Pemerintah Pusat Apresiasi Pembebasan Lahan yang Humanis

*Bambang DH Wacanakan Penggratisan Tol Suramadu

Memontum Surabaya—–– Tol Surabaya-Madura bakal digratiskan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sudah memutuskan kebijakan ini, dan realisasinya tinggal menunggu terbitnya keputusan presiden. Walikota Surabaya periode 2002-2010 Bambang DH mengapresiasi rencana tersebut. Bambang DH menilai penggratisan tol tersebut mampu mendongkrak arus orang dan barang dari Surabaya ke empat kabupaten di Pulau Madura, dan sebaliknya. Perputaran roda perekonomian akan lebih cepat dan akan dibarengi pesatnya pertumbuhan pembangunan pada sisi Madura dan akan pasti berdampak positif.

“Saya masih ingat betul proses pembebasannya seperti apa. Pembebasan yang mengedepankan sisi humanisme. Pemkot membentuk panitia pembebasan tanah. Harga tanah ditentukan oleh tim appraisal (penafsir, red) independent yang bersertifikasi nasional dan harga bangunan/aset berpijak pada SK Walikota yang tiap tahun diperbaharui. Jadi sifatnya tidak lagi ganti rugi, tapi ganti untung,” kata Bambang DH, Selasa (24/10/2018).

Warga yang masih keberatan melepas lahannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang ketika itu digawangi Bambang DH sebagai walikota tidak bertindak represif. Sebaliknya, panitia pembebasan tanah bersama pemkot koordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait penitipan uang ganti untung (konsinyasi, red) atas lahan.

Cepatnya pembebasan lahan akses Jembatan Suramadu sempat membuat kaget dan heran pemerintah pusat. Sebab, banyak proyek pemerintah pusat di daerah lain yang tersendat karena terkendala pembebasan.

“Pemerintah pusat senang ketika lahan akses Suramadu di Surabaya dengan cepat dibebaskan pemkot. Karena itu pusat langsung selesaikan konstruksinya sehingga seluruh pembangunan Jembatan Suramadu dapat selesai sesuai tahapan dan target yang direncanakan. Surabaya yang bebaskan, pusat yang selesaikan konstruksinya. Karena itu sinergi pusat dan daerah ini membuat pembangunan cepat. Sinergi ini juga berlaku saat pembangunan jalan MERR (middle east riang road) yang tahun 2018 ini ditarget bakal menyambungkan Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo,” ulas Bambang DH yang kini merupakan calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI, dari PDI Perjuangan, daerah pemilihan (Dapil) Surabaya-Sidoarjo, nomor urut 1.

Ketika menjabat Walikota Surabaya, Bambang DH mengusulkan nama Ir. H Soekarno untuk jalan MERR, dan terealisasi. “Untuk akses Jembatan Suramadu sisi Surabaya, saya usulkan diberi nama H.M Noer yang merupakan tokoh Madura yang menjadi gubernur Jatim legendaris,” tutup Bambang DH.

Pembebasan lahan akses Suramadu maupun MERR seketika itu menjadi percontohan pemerintah daerah di Indonesia. Berbeda ketika zaman pra reformasi yang kurang memperhatikan hak pemilik lahan. Dimana, ketika proyek pemerintah berjalan, warga pemilik lahan kurang didengar suaranya. Warga yang menolak bisa terjerat kasus, dan bahkan dicap sebagai anggota organisasi terlarang.

Sementara itu, pemerhati politik Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo menilai upaya pembebasan lahan akses Jembatan Suramadu maupun MERR sebagai bagian wujud atau produk komunikasi politik. Antara Bambang DH sebagai politisi yang menempati jabatan politis sebagai walikota saat itu dengan warga Surabaya.

“Sebenarnya beliau (Bambang DH) dosen Matematika yang ketika itu menjabat Walikota Surabaya. Komunikasi politik yang efektif, mengedepankan sisi humanisme menepis anggapan sebagian orang bahwa politik adalah sesuatu yang kotor, koruptif dan sebagainya,” tandas Suko.

Bambang DH, kata Suko, ketika menjabat Walikota Surabaya mampu mendobrak sistem pemerintahan di Surabaya. “Jadi kalau anda tahu taman taman yang indah, kemudian trotoar atau pedestrian lebar sekarang itu karena kehendak bahwa trotoar tidak untuk berjualan, namun untuk pejalan kaki. Semua ini proses, cara politik yang tidak mudah dan tidak populer. Produk politik seperti ini yang sesungguhnya ditunggu masyarakat,” papar Suko.

Masih menurut Suko, Bambang DH ini memiliki kepekaan sosial yang bagus. Ketika sebelum, saat, dan sesudah menjabat walikota, hingga kini. “Makanya komunikasi politiknya selalu diawali dengan mengedepankan mendengar suara rakyat. Dari mendengar aspirasi itulah kemudian beliau (Bambang DH) mengambil sikap. Politisi itu ya mestinya seperti itu. Selalu memiliki keberpihakan dan kepekaan sosial tinggi,” pungkas Suko.

Sekadar diketahui, pembebasan tarif tol Suramadu disebut segera berlaku. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tinggal menunggu keputusan presiden dikeluarkan.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Atmawidjaja, mengatakan, Presiden RI Joko Widodo sudah setuju dengan usulan pembebasan tarif Tol Suramadu dari pemerintah daerah di Madura. Menurut dia, empat kabupaten di Pulau Garam tersebut meminta agar biaya tol digratiskan.

“Kelihatannya Pak Presiden ( Jokowi) sudah setuju, tinggal keputusan presiden-nya (kepres) nanti akan dikeluarkan keppres baru,” ucap Endra kepada media, Selasa (23/10/2018). “Kita tunggu saja keppresnya seperti apa,” lanjutnya.

Endra menambahkan, Jokowi sudah menyetujui usulan kumpulan pemuda di Madura untuk membebaskan tarif tol. Jokowi sendiri dijadwalkan akan meninjau Jembatan Suramadu. “Saya kira seperti itu (Presiden Jokowi setuju). (Pembebasan tarif tol Suramadu) ini untuk kepentingan Madura dan pengembangan wilayah Madura. Sama dengan yang disampaikan Pak Gubernur (Jawa Timur),” ucapnya.

Rencana pembebasan tol ini sebelumnya juga disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo. Menurut Soekarwo, Presiden Jokowi berencana membebaskan biaya Tol Suramadu. Soekarwo menyebutkan, dengan bebasnya tarif tol di Suramadu, otomatis biaya distribusi barang dari dan menuju Pulau Madura akan semakin murah sehingga bisa mempercepat pembangunan Madura.

“Saya belum tahu mulai kapan Suramadu akan digratiskan karena sekarang masih dibahas. Yang pasti akhir bulan nanti Pak Presiden akan langsung meninjau ke Suramadu,” kata Soekarwo, baru-baru ini.

Sebelumnya, pada awal Maret 2016, pemerintah melalui Kementerian PUPR memotong 50 persen tarif tol yang diresmikan pada Juni 2009 itu. Pada waktu bersamaan, tarif tol untuk roda dua juga dibebaskan. Saat ini, tarif tol yang berlaku di Suramadu adalah: golongan I (sedan, jip, pikap/truk kecil dan bus) Rp 15.000, golongan II (truk dengan dua gandar) Rp 22.500 golongan III (truk tiga gandar) Rp 30.000 golongan IV (truk empat gandar) Rp 37.500 golongan V (truk lima gandar atau lebih) Rp 45.000. (ano/yan)