Aspirasi Kaum Millenial Sidoarjo Jadi Bahan Musrenbang RKPD

Memontum Sidoarjo – Ide, gagasan serta aspirasi kaum millenial Sidoarjo menjadi bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2019 di Suncity Hotel, Selasa (19/3/2019). Sejumlah aspirasi ini merupakan ide dan gagasan kalangan millenial Sidoarjo yang disampaikan dalam acara Ngopi Bareng Ketua DPRD Sidoarjo beberapa pekan lalu.

Dalam Musrenbang itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan menjadikan masukan kalangan millenial itu menjadi materi Pandangan Umum DPRD Sidoarjo dalam acara itu. Bahkan di hadapan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya pandangan itu disampaikan secara blak-blakan sebagai materi Musrenbang RKPD 2019 dalam rangka penyusunan RKPD 2020.

MUSRENBANG – Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah bersama Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan memimpin Musrenbang RKPD 2019 yang digelar di Suncity Hotel Sidoarjo, Selasa (19/03/2019)

“Hampir seluruh aspirasi kalangan millenial Sidoarjo kami sampaikan dalam pandangan umum tadi. Sejumlah ide dan gagasan kreatif dari kalangan millenial sangat luar biasa. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyampaikan dalam pandangan umum tadi,” terang Sullamul Hadi Nurmawan kepada Memo X, Selasa (19/03/2019) seusai acara.

Lebih jauh, pria yang akrab dipanggil Gus Wawan ini menguraikan aspirasi kalangan millenial yang menjadi bahan padangan umum itu, diantaranya tentang usulan pembuatan coworking space untuk para startup, pegiat media sosial, dan pebisnis muda Sidoarjo. Selain itu juga soal pembangunan sejumlah taman modern, trotoar cantik dan eksotik, serta perbaikan sejumlah fasilitas umum lainnya. Termasuk soal keluhan biaya parkir berlangganan di Sidoarjo.

“Selain itu, kami juga menyampaikan soal upaya peningkatan gaji perangkat desa, penjaga makam, dan pegawai honorer minimal sudah harus standar UMK pada tahun 2020 nanti. Apalagi,

APBD Sidoarjo cukup. Kami berharap tidak ada lagi pegawai honorer gajinya di bawah UMK, termasuk perangkat desa, penjaga makam, modin, dan lainnya,” imbuhnya.

Aspirasi itu disampaikan, kata Wawan karena banyaknya sejumlah pengaduan yang diterima DPRD Sidoarjo. Diantaranya soal pemotongan gaji honorer, tidak pernah naiknya gaji perangkat desa, dan beberapa keluhan lain dari perangkat desa.

“Kalau sekarang ini APBD Sidoarjo sekitar Rp 4,8 triliun. Jika ditambah Silpa, DAK dan lain-lain, maka APBD Tahun 2020 bisa naik menjadi pada kisaran Rp 5,5 triliun,” ungkapnya.

Sementara aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang ini, rencananya bakal ditanggapi eksekutif. Kemudian dijabarkan dalam KUA PPAS untuk dilanjutkan ke pembahasan APBD.

“Insyaallah ide, gagasan dan aspirasi kaum millenial itu bakal terus kami kawal sampai pembahasan KUA PAS dan pembahasan APBD,” pungkasnya. (Wan/yan)