Banggar DPRD Trenggalek Klarifikasi Tingginya Silpa Pada ABPD 2020 ke TAPD

Memontum Trenggalek – Menindaklanjuti tingginya nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 173 milyar, Badan Anggaran DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan agenda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020.

Nilai Silpa Rp 173.872.290.719.69 ini menjadi menjadi sorotan. Legislatif meminta klarifikasi dan penjelasan dari TAPD atas tingginya nilai Silpa itu.

Baca juga:

• Pemkab Lumajang dan Probolinggo Sepakat Terapkan Pengelolaan Wisata Kedepankan Alam dan Budaya di TNBTS
• Pj Wali Kota Malang Dukung Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petugas Pilkada 2024
• Pemkab Jember Hentikan Sementara Penyaluran Bansos, Hibah dan Honor Guru Ngaji

“Hari ini rapatnya masih dengan TAPD, sedangkan yabg menghadirkan OPD masih ditunda terlebih dahulu. Nanti akan kita klarifikasi apa penyebab terjadinya Silpa sekian banyak itu,” ucap Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam saat dikonfirmasi usai rapat, Rabu (23/06/2021) siang.

Dikatakan Samsul, dalam rapat kali ini, ada beberapa pertanyaan yang masih belum bisa dijawab TAPD sehingga perlu penjelasan dari OPD teknis.

“Yang menjadi PR kita, atau hal-hal yang belum terjawab dan disampaikan secara tertulis. Tetapi pada prinsipnya, seperti yang sudah disampaikan fraksi-fraksi kurang dan lebihnya apa. Dan yang disoroti pimpinan komisi tadi adalah kurangnya perencanaan sehingga membuat nilai Silpa yang cukup besar,” jelasnya.

Masih terang Politisi Partai PKB ini, sebenarnya Silpa yang telah disampaikan TAPD, adalah Silpa terikat.

“Silpa itu sebenarnya banyak yang merupakan Silpa terikat sebesar Rp 70 milyar,” kata Samsul.

Sedangkan Silpa Rp 101 milyar, karena adanya program kegiatan yang rencananya di biaya di 2021. Sehingga asumsinya kegiatan yang akan dibiayai oleh Silpa.

Soal kendala, Samsul menyebut jika adanya gagal lelang, terus ada sanggahan, atau mungkin time scedule yang kurang jelas.

“Akan tetapi prinsipnya, kami serahkan kepada komisi-komisi untuk mengawal setiap proses kegiatan pembangunan ini sehingga lebih jelas time scedulenya untuk mencapai tujuan itu,” pungkasnya.

Pihaknya juga menilai jika perencanaan itu tepat dan maksimal, maka tidak akan terjadi Silpa yang begitu besar. (mil/syn)