Buka Musyawarah Nasional V, Presiden Ingatkan Kewaspadaan di Masa Pandemi

Memontum Jakarta – Presiden Joko Widodo, membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/03).

Dalam Munas Tersebut, Presiden menyampaikan, bahwa beberapa waktu ke belakang, kasus Covid-19 harian relatif menurun sebagai dampak pemberlakuan dari pembatasan kegiatan masyarakat dan vaksinasi massal.

Baca juga: Presiden Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Massal dengan Sistem Drive-thru

Meski demikian, Presiden tetap mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah untuk tidak lengah dan tetap menjaga kewaspadaan.

“Tugas kita dalam penanganan pandemi Covid-19 ini belum berakhir, belum selesai. Risiko penyebaran Covid-19 ini masih ada. Jangan merasa, kasus harian sudah turun 5.000-an langsung kewaspadaan kita menurun. Hati-hati,” tegas Presiden.

Kepala Negara mengatakan, bahwa dirinya selalu memantau perkembangan kasus pandemi dan kondisi ekonomi di tiap daerah. Penanganan pandemi berkaitan dengan pemulihan ekonomi wilayah, di mana keduanya harus berjalan beriringan secara seimbang.

Ada satu waktu, di mana butuh adanya pengetatan dari sisi kesehatan. Kemudian apabila penyebaran sudah relatif terkendali, secara perlahan fokus kepada pembukaan sektor ekonomi untuk mengupayakan pemulihan ekonomi yang terdampak.

“Dicek betul, lihat kasus naik atau tidak. Begitu naik, harus ada kebijakan yang cepat. Misalnya begitu buka pasar, covidnya naik dua kali, stop. Kalau tidak stop, covidnya naik terus, ekonomi juga tidak dapat, dimana ekonomi turun terus. Hati-hati karena ini berhubungan,” ujar Presiden.

Berkaitan dengan hal tersebut, kepada para bupati di seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta agar program vaksinasi massal yang juga digelar di daerah untuk dikawal secara detail.

Seperti dalam kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Maluku Utara dan Maluku pada 24 hingga 25 Maret 2021 lalu, Kepala Negara hendak memastikan dengan detail bahwa distribusi vaksin mampu menjangkau wilayah terpencil dan proses vaksinasinya juga berjalan baik.

Mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia, Presiden meminta adanya prioritas pemberian vaksin. Selepas vaksinasi untuk tenaga kesehatan, maka prioritas selanjutnya ialah diberikan ke titik-titik padat interaksi dan mobilitas seperti pekerja dan pelayan publik di pasar, terminal, pelabuhan, bandara, dan lainnya.

“Target setiap kabupaten itu harus tahu. Saya datang ke sebuah kabupaten saya tanya harus mengerti. Ditanya kasus harian Covid berapa juga harus tahu dengan detail karena ini persoalan besar yang semua bupati harus tahu,” tuturnya.

Hadir secara langsung di Istana Negara antara lain, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dan Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas. (hms/neg/aye/ed2)