Bupati Karna Berikan Penghargaan untuk 29 Desa di Situbondo yang Lunas PBB P2

Memontum Situbondo – Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menghadiri acara pemberian penghargaan atau reward kepada lembaga dan organisasi yang telah berkontribusi terhadap Pemkab Situbondo, serta pemberian penghargaan kepada kecamatan dan desa yang lunas PBB P2 tahun 2022, Rabu (01/02/2023) tadi. Serangkaian gelaran acara yang berlangsung di Pendapa Arya Situbondo, diantaranya memberikan penghargaan kepada 29 desa di 10 kecamatan.

Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Bung Karna, ini mengatakan bahwa selama tiga tahun terakhir, PAD Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PAD Situbondo sekitar Rp 200 milliar.

“Kemudian, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp 220 miliar. Lalu di tahun 2022, meningkat lagi menjadi Rp 276 miliar,” kata Bung Karna yang disambut aplus tamu undangan.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Bondowoso ini menjelaskan, dengan meningkatnya PAD tersebut, maka berdampak terhadap Anggaran Dana Desa (ADD) yang diterima pemerintah desa (Pemdes). Sehingga, dalam kesempatan sama dirinya pun meminta peran aktif Kades, dalam mendukung peningkatan PAD di Kota Santri Pancasila.

“Bapak-ibu Kades yang saya hormati, saya berharap pada tahun 2023, ini bisa lunas keseluruhan dalam pelaksanaan penarikan PBB. Dengan begitu, pembangunan di Kabupaten Situbondo, akan semakin merata,” tegasnya.

Lebih lanjut Bung Karna menerangkan, bahwa sebenarnya Situbondo dan kabupaten atau kota yang lain, dihadapkan dengan permasalahan yang cukup rumit. Yakni, dana alokasi umum (DAU) yang terus berkurang.

Baca juga :

• Perumda Tugu Tirta Permudah Sambungan Baru untuk Masyarakat Kota Malang
• Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Jember Raih Penghargaan Nasional dan Jatim
• Pemasaran Pisang Mas Kirana Lumajang Miliki ‘Dekengan Pusat’ untuk Tembus Pasar Global
• Pj Wali Kota Malang Minta Peserta Pilkada Taati Peraturan Pemasangan APK
• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025

“Bahkan, pemerintah pusat turut mengatur DAU. Mulai dari gaji PPPK, infrastruktur dan lainnya. Hanya sisanya, yang diberikan kepada Pemda untuk diatur,” bebernya.

Kondisi ini, ujarnya, pun membuat fleksibilitas pemerintah daerah kian berkurang. Karena itu, dirinya berharap semua pihak, tidak terkecuali Pemdes, untuk bisa membantu meningkatkan kemandirian fiskal.

“Untuk bisa meningkatkan kemandirian fiskal, saya tidak bisa bergerak sendiri. Tapi perlu bantuan semua pihak, termasuk para Kades,” tegasnya. (her/sit)

Daftar 29 desa di 10 kecamatan penerima penghargaan.

1. Kecamatan Sumbermalang, Desa Taman Kursi, Baderan, Alas Tengah, Tlogosari, Taman Sari, Kalirejo, Sumber Argo, Plalangan dan Desa Taman.

2. Kecamatan Banyuglugur, Desa Tepos, Talempong, Lubawang, Selobanteng dan Desa Kalisari.

3. Kecamatan Besuki, Desa Kalimas, Pesisir, Langkap dan Desa Widoropayung.

4. Kecamatan Suboh, Desa Mojodungkol, Gunung Putri, Cemara dan Desa Gunung Malang.

5. Kecamatan Mlandingan, Desa Alas Bayur.

6. Kecamatan Kendit, Desa Tambak Ukir.

7. Kecamatan Arjasa, Desa Bayeman.

8. Kecamatan Panji, Desa Sliwung.

9. Kecamatan Asembagus, Desa Bantal dan Desa Kedunglo.

10. Kecamatan Bungatan, Desa Blitok.