Kadisdikbud Kota Malang Sebut Faktor Sosial dan Ketidaksinkronan Data Jadi Tantangan Penanganan ATS/APS

Memontum Kota Malang – Jumlah Anak Tidak Sekolah atau Anak Putus Sekolah (ATS/APS) yang sebelumnya tercatat sebanyak 5.534 pada periode September 2024 lalu, kini berhasil diturunkan menjadi 3.468 anak. Meski demikian, beragam tantangan masih dihadapi dalam mengatasi persoalan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa persoalan ATS/APS ini cukup kompleks. Terutama karena dipengaruhi oleh faktor sosial dan ketidaksinkronan data. “Banyak anak putus sekolah karena sudah menikah atau bekerja. Dengan penghasilan yang mereka dapatkan, mereka merasa tidak perlu melanjutkan pendidikan. Rata-rata, mereka berhenti setelah lulus SMP dan tidak melanjutkan ke SMA,” kata Suwarjana, Rabu (15/01/2025) tadi.

Ditegaskannya, bahwa faktor kemiskinan atau kriminalitas bukan menjadi penyebab utama tingginya angka ATS di Kota Malang. Sebab, anak yang terlibat kriminal, masih tetap diperbolehkan untuk sekolah. Itu karena ada faktor lain yang menjadi penyebab, seperti faktor keluarga.

“Karena ada anak yang sudah menikah, terutama perempuan, tidak diizinkan suaminya untuk melanjutkan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Ini salah satu tantangan dari faktor keluarga,” ujarnya.

Baca juga :

Kemudian, ketidaksinkronan data juga menjadi kendala dalam penanganan ATS/APS tersebut. Apalagi, data yang diterima merupakan data dari pusat atau Kementerian terkait.

“Data yang kami terima dari kementerian sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ada anak yang sudah tidak berada di wilayah kami, tapi masih tercatat sebagai ATS,” tambahnya.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, Disdikbud Kota Malang juga berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Agama (Kemenag) dan Cabang Dinas Pendidikan. Itu dilakukan untuk menjangkau anak-anak yang terdata di madrasah atau SMA.

“Selain itu kami dari Disdikbud juga mengerahkan tim untuk turun langsung ke masing-masing kelurahan, mereka mengidentifikasi dan mendata ATS yang belum terjangkau,” katanya.

Meski demikian, Suwarjana meyakini jika persoalan ATS/APS dapat terus menurun hingga zero. Apalagi, dalam penangananya juga didukung oleh semua pihak terkait.

“Kami optimis angka ini akan terus menurun dan kami juga siap jemput bola turun langsung ke masyarakat dan memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan mereka,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)