Deklarasi WBK dan WBBM PN Jember Bersama Bupati Jember, Bukan Main-Main

“Untuk mewujudkan hal tersebut senantiasa memerlukan dukungan dari Bupati dan anggota Forkopimda serta seluruh Masyarakat pada umumnya agar WBK dan WBBM sejalan dengan Visi Mahkamah Agung RI, ” ungkapnya.

Bambang menjelaskan, PN Jember memiliki potensi sebagai modal awal untuk pembangunan Zona Integritas salah satunya adalah diperolehnya Sertifikat Akreditasi Penjaminan mutu badan peradilan umum dengan nilai A (Excellent).

“Kemudian diperolehnya penghargaan Katagori Pengadilan Klas 1 A terbaik peringakat 3 Nasional, Implementasi SIPP tingkat Nasional dan peringkat nomer 2 se-Wilayah Jawa Timur dalam Penilaian SIPP dan ADM umum Kinerja Pengadilan klas 1A,” jelas Bambang.

Maka dari itu Sambung Bambang Membangun zona integritas adalah suatu wujud aparat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, bebas dari korupsi, suap, pungli dan gratifikasi, sehingga nantinya akan terbangun pemerintah atau lembaga yang bersih dari Korupsi.

“Seperti pemenuhan kewajiban LHKPN, penerapan disiplin PNS, penerapan kode etik hakim dan pegawai, penerapan kebijakan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, adanya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), penerapan keterbukaan informasi melalui website, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, ” pungkasnya.

Diketahui dalam Deklarasi tersebut selain Bupati hadir juga Kapolres Jember AKBP Kusworo wibowo, Kepala Kejaksaan Negeri Jember Ponco Hartanto SH MH, Para Hakim dan Panitera PN Jember organisasi layanan hukum (Peradi), Ketua MUI Jember Prof Alim subahar, Kepala Kalapas Jember, pimpinan cabang BRI dan BTN Jember. (yud/oso)

Laman: 1 2