Diduga Bocorkan Data Pribadi Calon PPS, KPU Trenggalek Jadi Sasaran Pemeriksaan DKPP

Memontum Trenggalek – Diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dengan perkara nomor 15-PKE-DKPP/II/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya. Perkara ini, diadukan oleh Adi Treswantoro. Sementara dalam pengaduan itu, dirinya mengadukan Nurani Sidomukti, yang merupakan anggota KPU Kabupaten Trenggalek sebagai Teradu I dan Gembong Derita Hadi, yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, sebagai Teradu II.

Keduanya, dinilai lalai dalam mengelola data pribadi calon Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan mengunggah tautan (link) di akun Facebook KPU Kabupaten Trenggalek, yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat. “Di Facebook KPU Kabupaten Trenggalek, ada postingan tentang pengumuman untuk reset akun SIAKBA disertai link. Saya buka link tersebut dan ternyata muncul file dokumen berupa excel yang berisi data pribadi calon PPS,” kata Adi Treswantoro, Sabtu (04/03/2023) siang.

Lebih lanjut Adi menerangkan, link file dokumen excel tersebut berisi provinsi, kabupaten atau kota, dan identitas pribadi calon PPS, berupa nama, NIK, email hingha keterangan untuk melakukan reset. “Ini kesalahan yang sangat fatal. Ketua KPU dan Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM (Teradu I), yang paling bertanggung jawab dan tidak profesional dan tidak mempertimbangkan keamanan data pribadi saat membuat pengumuman,” imbuhnya.

Terkait kelalaian tersebut, Adi telah membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Namun, setelah dilakukan kajian selama dua hari, laporan tersebut direkomendasikan untuk tidak ditindaklanjuti.

Kepada majelis, Teradu I dan Teradu II mengakui ada kelalaian yang tidak disengaja saat mengunggah pengumuman reset akun SIAKBA di Facebook KPU Kabupaten Trenggalek. Namun, keduanya menolak disebut sebagai pelaku teknis kelalaian tersebut.

Seperti Nurani, mengungkapkan tautan yang seharusnya disalin dan ditempel pada pengumuman reset akun SIAKBA adalah GoogleForm. Tetapi, terjadi kekeliruan tautan yang disalin dan ditempel yaitu Spredsheet.

Baca juga :

• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung
• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• Blusukan di Kelurahan Kampung Dalem, Ini yang Disampaikan Calon Wali Kota Bunda Fey
• Respon Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri, Ini Penjelasan Ketua Fraksi PAN DPRD

“Kelalaian dan tindakan tidak sengaja ini, tidak bisa secara otomatis ditimpakan pada Teradu I dan Teradu II, karena bukan merupakan pelaku teknis. Teradu dalam hal ini, merupakan pengarah kegiatan saja,” tutur Nurani.

Kelalaian itu, sambungnya, dilakukan oleh staf KPU Kabupaten Trenggalek, berinisial MH yang menjadi operator SIAKBA. MH sendiri, menurut Nurani mengunggah data tersebut atas persetujuan dari Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Trenggalek, berinisial JMH yang menjadi koordinator kegiatan rekrutmen badan adhoc.

Nurani menambahkan, KPU Kabupaten Trenggalek sebenarnya sudah memiliki prosedur operasional standar untuk memuat konten di media sosial dan website yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Trenggalek Nomor: 12/HK.03.1- Kpt/3503/KPU.Kab/IV/2021 yang ditetapkan pada 7 April 2021.

“Menurut SOP tersebut, harus memberikan persetujuan sebelum berita dan konten media sosial di-posting di website dan media sosial,” tegasnya.

Teradu I juga telah melakukan klarifikasi kepada JMH, terkait kelalaian tersebut semata-mata untuk mempercepat pelayanan informasi agar segera melakukan reset calon PPS yang mengikuti Facebook dan Instagram KPU Kabupaten Trenggalek. “Saya memahami alasan yang disampaikan oleh JMH. Memang, ada kebutuhan mendesak untuk segera mengumumkan pemberitahuan cara melakukan reset,” papar Nurani.

Perlu diketahui, sidang pemeriksaan ini dipimpin J Kristiadi (Ketua Majelis), bertindak Anggota Majelis antara lain Sri Setyadi (TPD Unsur Masyarakat), Insan Qoriawan (TPD Unsur KPU), dan Muh Ikhwanudin (TPD Unsur Bawaslu). (mil/sit)