Dorong Pemantapan Industri Kreatif melalui Transformasi Digital, Pemkot Malang Targetkan APBD 2023 Rp 2,3 Triliun

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna mengenai penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sasaran (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023, Senin (11/07/2022) tadi. Rapat paripurna tersebut, dipimpin Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, dihadiri Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, anggota DPRD Kota Malang, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang.

Dalam menyampaikan penjelasan rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023 serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sasaran (PPAS) APBD, Wawali Kota Malang, Bung Edi mengatakan bahwa target APBD tahun anggaran 2023 yakni sebesar Rp 2,3 triliun. “Secara umum, kebijakan APBD tahun 2023 ini sebagai bentuk keberlanjutan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dari sektor pariwisata, infrastruktur serta menangani kemiskinan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas SDM yang ada di Pemkot Malang,” ungkap Bung Edi.

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan rencana kerja pemerintah daerah Kota Malang tahun 2023, yakni pemantapan industri kreatif melalui transformasi digital dengan dukungan infrastruktur yang terintregasi.

Baca juga:

• Peringati Hari Bhayangkara Ke-78, Polresta Malang Kota Ajak Taruna Akpol Ziarah ke TMP
• Rakor bersama Kemendagri, Pemkot Malang Siapkan Langkah Antisipasi Inflasi dan Polio
• DPP PKS Rekom Gus Haris Jadi Bakal Calon Bupati Probolinggo
• Hendak Pulang PKD, Kader PMII Pamekasan Dikeroyok OTK
• DPRD Kota Malang Dorong Kemandirian Operasional Gedung MCC

“Penguatan kondisi pemulihan ekonomi bertumpu pada ekonomi kreatif. Kemudian juga berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, dan juga infrastruktur yang sekarang sudah mulai,” lanjutnya.

Bung Edi juga mengatakan, penguatan-penguatan tersebut dirasa dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penekanan angka kemiskinan. Pasalnya, masalah kemiskinan pasca pandemi selama dua tahun masih cukup terasa.

“Sekarang untuk menyelesaikan masalah-masalah angka kemiskinan kita perkecil lagi. Walaupun sudah nomor dua terkecil di Jawa Timur setelah Kota Batu,” katanya.

Kemudian, saat ini pihaknya juga tengah mendorong pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata. Diketahui, karena sektor pariwisata merupakan lingkungan yang padat karya, di dalamnya terdapat berbagai pelaku ekonomi kreatif. 

“Ekonominya didorong melalui ekonomi kreatif, oleh karena itu bagimana caranya penguatan di sisi pariwisata, supaya ekonomi kreatifnya bergerak tumbuh secara baik. Nah ini harus bersama-sama dan selaras, khususnya di Malang Raya maupun di Provinsi,” imbuhnya.

Secara rinci, di dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2023, dari target Rp 2,3 triliun tersebut diantaranya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,1 triliun, pendapatan transfer Rp 1,1 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 81 miliar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menjelaskan bahwa setelah digelar rapat paripurna tersebut, pihaknya akan makukan kajian bimbingan dan teknis dengan melibatkan akademisi. Setelah itu, akan dibahas lebih lanjut bersama dengan internal anggota DPRD Kota Malang.

“Setelah ini nanti akan ada pendapat umum fraksi, di hari senin depan. Kita siapkan satu minggu. Setelah itu nanti akan muncul apa yang menjadi keinginan dan perhatian dari masing-masing anggota fraksi,” ujar Made.

Dikatakan Made, bahwa KUA PPAS 2023 ini menjadi final dari Wali Kota Malang, Sutiaji, bersama dengan Wawali Bung Edi, di akhir periode untuk penentuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD).

“Kami ingin lebih ditekankan pada pencapaian akhir RPJMD beliau sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat Kota Malang,” tegas Made. (rsy/sit)