DPRD Kota Malang Siap Wadahi Balap Liar

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang siap memberikan wadah untuk pebalap liar. Hal itu dilakukan, selain untuk menertibkan lalu lintas, juga untuk menampung pengaduan dari masyarakat terkait dengan balap liar.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan jika pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), dimana sebagai dinas yang mengampu untuk menjawab keresahan warga dengan membangun sirkuit balap.

“Kita menginginkan Disporapar, dalam hal ini dia yang mengampu kepemudaan. Untuk segera membuat kajian, membuat sirkuit (balap). Artinya, ini harus kita tampung. Kita berikan wadah,” jelas Made, saat dikonfirmasi Kamis (15/12/2022) tadi.

Dikatakan Made, dirinya telah mengusulkan untuk tempat sirkuit tersebut di daerah belakang GOR Ken Arok Malang. Sebab, menurutnya disana sudah ada lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan tersebut.

Baca juga :

• Perumda Tugu Tirta Permudah Sambungan Baru untuk Masyarakat Kota Malang
• Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Jember Raih Penghargaan Nasional dan Jatim
• Pemasaran Pisang Mas Kirana Lumajang Miliki ‘Dekengan Pusat’ untuk Tembus Pasar Global
• Pj Wali Kota Malang Minta Peserta Pilkada Taati Peraturan Pemasangan APK
• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025

“Kemarin kami mengusulkan di daerah belakang GOR Ken Arok. Itu kan ada lahan disitu. Jadi kita tampung disitu, jadikan pembinaan,” katanya.

Kemudian, dalam penggunaan sirkuit tersebut, nantinya akan ada aturan yang mengharuskan pemain atau penikmat harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) pribadi.

“Jadi yang menggunakan sirkuit itu, kalau belum punya SIM ya tidak boleh. Itu sebagai bagian dari kita tertib lalu lintas juga,” lanjutnya.

Namun, hal itu menurutnya masih akan dikaji lebih dalam lagi. Sebab, masih perlu adanya Detail Engineering Desain (DED). Mengenai anggaran dirinya juga masih belum mengetahui. Sementara, nantinya dalam pembangunan tersebut dirinya juga tidak ingin bangunan yang telah ada, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

“Ini mau kita ajukan di APBD, di kajian RKPD 2023, untuk penyusunan 2024. Jadi kita tidak buru-buru, kita buat DED nya yang matang, seperti apa pengelolaannya. Jangan sampai setelah berdiri jadi bingung,” imbuh Made. (rsy/sit)