DPRD Pamekasan Gelar Paripurna Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi

Memontum Pamekasan – DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar Rapat Paripurna lanjutan tentang penyampaian jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021. Pelaksanaan sendiri, digelar Ruang Sidang Paripurna DPRD Pamekasan, Senin (20/06/2022) tadi.

Sekedar diketahui, pada Kamis (16/06/2022) lalu, DPRD Pamekasan telah menggelar rapat tentang pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan bupati, mengenai Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021. Hadir pada rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin yang mewakili Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam.

Baca juga:

• Soroti Prodamas, Calon Wali Kota Kediri Bunda Fey Sebut Program Kesejahteraan Masyarakat Harus Lanjut
• Tingkatkan Nilai Keislaman Pelajar, Pemkab Banyuwangi Kembali Gelar FAS
• Kunjungi Kelurahan Manisrenggo, Bunda Fey juga Beri Perhatian Khusus untuk Penyandang Disabilitas
• Datangi Pasar Oro-Oro Dowo, Abah Anton-Dimyati Disambut Yel-Yel Menang Total
• Pj Wali Kota Malang Dukung Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petugas Pilkada 2024

Dalam kesempatan itu, Wabup Fattah Jasin, yang membacakan jawaban bupati menyampaikan, untuk di bidang pertanian yang dipertanyakan oleh Fraksi PKS dan Demokrat, bahwa pemerintah sudah berupaya untuk mengoptimalkannya harga tembakau yang anjlok. “Berkaitan dengan pertanyaan dari fraksi-fraksi salah satunya dalam bidang pertanian, terkait anjloknya harga tembakau pada tahun kemarin. Maka, salah satu upaya yang telah pemerintah lakukan, yaitu dengan melaksanakan dan menerapkan semaksimal mungkin Perda Nomer 2 tahun 2022, tentang tata niaga dan kemurnian tembakau. Kami juga berharap, tahun 2022 ini lebih baik daripada sebelumnya,” ujar Wabup Fattah Jasin.

Selanjutnya, tambah Wabup, terkait kelangkaan pupuk, yang dipertanyakan dari Fraksi Demokrat. Disampaikannya, bahwa alokasi dan realisasi penyaluran pupuk masih tersedia pupuk sampai saat ini. Akan tetapi, ada kecamatan yang pupuknya terserap habis. Sehingga terjadi kelangkaan dan untuk mengurangi kelangkaan itu, pemerintah mendorong petani untuk menggunakan pupuk organik.

Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa setelah mendengarkan jawaban dari Wakil Bupati Pamekasan, pimpinan dewan menerima dan akan mengembalikan kepada fraksi. “Terima kasih atas penyampaian jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda pertanggungjawaban APBD 2021. (azm/sit/adv)