DPRD Trenggalek Gelar Paripurna Penyampaian APBD Tahun 2023

Memontum Trenggalek – DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun 2023. Penyampaian Raperda APBD tahun 2023 ini, disampaikan langsung Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara.

“Sebagaimana tadi disampaikan Wakil Bupati Trenggalek, bahwa APBD tahun 2023 ada kenaikan sekitar 4 persen atau sekitar Rp 75 miliar dibandingkan dengan APBD tahun ini. Jadi, APBD kita di tahun 2023 nanti sekitar Rp 1,3 triliun. Sehingga, dalam rencana APBD tahun 2023 mendatang, belum menyentuh angka Rp 2 triliun,” ungkap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, seusai memimpin rapat paripurna, Selasa (20/09/2022) siang.

Dikatakan Politisi PKS ini, kenaikan 4 persen dari angka Rp 75 miliar, adalah nilai belanja yang dikeluarkan selain belanja wajib. Bahkan, tidak dikeluarkan di tahun-tahun sebelumnya.

Salah satunya, seperti soal cicilan hutang (pinjaman daerah) PEN. Rencananya, tahun 2023 Pemkab Trenggalek mulai membayar hutang tersebut senilai Rp 50 miliar. “Selain itu, kita juga harus menyediakan dana cadangan, sesuai amanah Perda terkait penyelenggaraan Pemilu senilai Rp 15 miliar,” imbuhnya.

Sehingga, kenaikan anggaran Rp 75 miliar, itu harus dikeluarkan untuk membayar hutang dan dana cadangan Pemilu. Oleh karena itu, gambaran APBD Trenggalek di tahun 2023 dirasa tidak ada sesuatu yang signifikan jika dilihat dari nominalnya.

Agus menambahkan, jika dalam APBD tahun 2023 mendatang, ada juga dana cadangan untuk penyertaan modal sekitar Rp 3 miliar. Jadi, meski ada kenaikan nominal Rp 75 miliar, kemudian ada pengeluaran diluar belanja rutin tentu sangat kecil kemungkinannya bisa terlaksana.

Baca juga :

• Pj Wali Kota Malang Minta Peserta Pilkada Taati Peraturan Pemasangan APK
• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025
• Dukung Kegiatan Ponpes, Pemkot dan Kemenag Dampingi Pertumbuhan Ponpes
• Gelar Sarasehan Sambut Hari Santri, Pemkot Malang Tekankan Peran Santri di Era Digital
• Bea Cukai Malang, Pemkab Malang dan Forkopimda Musnahkan 6 Juta Batang Rokok dan Ratusan Liter Miras Ilegal

“Misalnya kita ingin membuat kegiatan atau inovasi baru di tahun 2023, ya tidak bisa. Mungkin bisa jadi kita melakukan penggeseran kegiatan. Makanya, harapan kita tahun depan itu hanya kegiatan yang prioritas saja yang diutamakan. Dan melakukan efisiensi belanja rutin,” terang Agus.

Disinggung terkait pengaruh penambahan anggaran dalam APBD tahun 2023, Agus menyebut tentu sangat berpengaruh utamanya untuk proses pembangunan. Jika sebelum ada pinjaman, Pemerintah bisa melakukan pembangunan disana sini. Maka saat ada pinjaman, pembangunan itu akan lebih minim.

Dan hal itu, tambahnya, dinilai sudah menjadi konsekuensi Pemerintah dalam melakukan pinjaman daerah. Harapannya, pemerintah bisa lebih efisien dan lebih memprioritaskan kegiatan yang perlu diutamakan.

“Untuk kegiatan prioritas akan dibahas secara teknis ditingkat Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD. Misalnya, Komisi yang membidangi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mungkin bisa dinaikkan targetnya. Itu nanti bisa kita lihat dari Silpa tahun-tahun sebelumnya , atau mungkin di Tri Wulan APBD 2023 akan terlihat Silpa di titik atau OPD mana,” jelasnya.

Perlu diketahui, dalam rapat paripurna kali ini turut membahas rencana kerja (renja) DPRD Trenggalek tahun 2024 yang digelar secara intern. Karena Sekretariat DPRD di tahun 2023 sudah harus menyiapkan rencana anggaran.

“Sebagai bentuk pertimbangan Sekretariat DPRD, mengajukan anggaran kepada Pemerintah Daerah, harus berdasarkan rencana kerja. Karena anggaran DPRD, itu cuma segitu. Artinya, dari APBD ke APBD tidak ada perubahan yang signifikan,” papar Agus. (mil/sit)