DPRD Trenggalek Tuding OPD Tak Cermat Serap Anggaran

Memontum Trenggalek—-DPRD Kabupaten Trenggalek melalui panitia khusus (pansus) mengkritisi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penyerapan anggaran tahun 2017 sekaligus mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun 2017.

Ketua pansus DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarodin sangat menyayangkan terhadap OPD yang penyerapannya masih jauh dari harapan sehingga sangat merugikan masyarakat.Mestinya, tim perencana cermat dalam menyususun kegiatan termasuk anggarannya sehingga bisa terserap dengan baik.Sudah direncanakan dan disusun sendiri ujung – ujungnya gagal diserap, “ terangnya, dalam Rapat Kerja Pansus Kabupaten Trenggalek Dalam Rangka Melanjutkan LKPJ Bupati Tahun 2017, Kamis (12/4/2018).

Politisi dari Partai PKB ini meminta kepada OPD yang penyerapannya dibawah 80 persen memberikan penjelasan dan alasan – alasan yang rasional sehingga tim pansus bisa mengkaji secara gamblang.

“Harus ada evaluasi secara tehnis disetiap dinas agar untuk perencanaan kegiatan agar anggaran bisa terserap secara maksimal dan tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat, “ imbuhnya.

Sukaji, anggota pansus juga menyoroti terkait gagalnya tender di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Soedomo.Menurutnya, ada dua hal yang menjadi catatan penting, yaitu, apakah perencanaannya mundur atau ada faktor lain.

“Ini seharusnya tidak perlu terjadi jika ada kecermatan dan profesionalisme dalam menyusun sebuah kegiatan, “ katanya.

Terpisah, Husni Tahir, anggota pansus lainnya juga mengingatkan agar estimasi waktu dan biaya kegiatan menjadi skala prioritas jika tidak ingin ada masalah dikemudian hari. Kegagalan menyerap anggaran secara maksimal itu tanggungjawab penuh OPD. Sangat ironis, jika setiap saat selalu teriak kekurangan anggaran tetapi diberi anggaran justru gagal memanfaatkannya.

Mohamad Sholeh, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek menjelaskan, salah satu kegiatan yang gagal diserap adalah penanganan bencana alam karena salah satu alat yang dianggarkan harganya melebihi pagu anggaran.Selain itu, menurutnya, jumlah bencana tidak terlalu banyak sehingga tidak perlu penangan khusus.

“Kami tidak mungkin menyewa alat karena hargapun tidak singkron dengan anggarana yang ada, “ ungkapnya.

Dijelaskan, jika di Dinas PUPR ada 67 kegitan dan enam kegiatan tidak terlaksanakan karena beberapa pertimbangan.”Kami mengakui gagal menyerap anggaran secara maksimal dan kedepan akan lebih cermat, “tambahnya.

Sekedar mengingatkan, dari pantauan koran ini ada beberapa OPD yang penyerapannya dibawah 80 persen, antara lain, Dinas PUPR, BLUD RSUD dr Soedomo, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB.Salah satu OPD yang mampu menyerap diatas 80 % salah satunya adalah Dinas Kelautan. (mil/nay)