Evaluasi Pelaksanaan APBD 2022, DPRD Trenggalek Gelar Rapim bersama Alat Kelengkapan Dewan

Memontum Trenggalek – Bahas terkait pelaksanaan tugas anggota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar Rapat Pimpinan (Rapim). Bertempat di Graha Paripurna, rapat pimpinan kali ini juga menghadirkan sejumlah anggota Alat Kelengkapan DPRD (AKD).

“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi bersama Alat Kelengkapan DPRD, beserta pendampingnya. Tadi, kita membahas terkait evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2022. Bagaimana serapannya dan seperti apa perkembangannya, yang nantinya ini kita jadikan tolak ukur untuk perkembangan dari bulan ke bulan sampai dengan akhir tahun 2022,” ucap Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, saat dikonfirmasi, Rabu (02/02/2022) siang.

Dirinya menyebut, jika legislatif akan mendorong untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam rangka pengawalan APBD tahun 2022. Juga, sekaligus dalam rangka menghadapi penyusunan RAPBD, mengingat dalam waktu dekat akan dilaksanakan sebentar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Dalam hal ini, tentunya kami ingin masukan dari masing masing komisi, sebagai masukan kita kepada eksekutif nantinya. Karena ini sudah masuk pada tahun kedua RPJMD tahun 2023,” imbuhnya.

Selain itu, masih kata Samsul, hal lain yang paling penting adalah mendorong keaktifan anggota DPRD dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasannya. “Jadi fungsi kontrol, kita baik pelaksanaan APBD mohon untuk segera didorong dan ditingkatkan. Kedepannya, kita akan menyelenggarakan rapat rapat, kemudian kunjungan kerja di dalam daerah agar lebih dioptimalkan lagi,” terang Samsul.

Ditanya soal hal-hal yang krusial dalam pembahasan kali ini, Samsul mengatakan, jika masih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. “Karena kita sudah 2 kali Musrenbang dan banyak hal yang kiranya menjadi masukan,” tegasnya.

Baca juga :

• Kelanjutan Proyek WTP, Sekda Kota Malang Tegaskan Tunggu Persetujuan Lingkungan
• DPC PKB Trenggalek Kuatkan Konsolidasi Pemenangan Pilgub dan Pilbup 2024
• Pendapatan Pajak Kota Malang Triwulan III Lampaui Target, PBJT Mamin dan BPHTB di Angka Lebih 60 Persen
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
• Sekda Kota Malang Soroti Tingginya ASN Muda yang Tidak Lolos BI Checking di Pengajuan Kredit Perumahan

Dicontohkan, hal yang sekiranya masukan dari anggota DPRD yang tidak masuk karena terkendala Covid-19. Sehingga, harus ada restrukturisasi APBD dan perlu didorong agar bisa teranggarkan di APBD tahun 2023.

Politisi PKB ini berharap, di tahun 2023 Covid-19 sudah berakhir atau sudah normal kembali. Sehingga, pelaksanaan APBD 2023 bisa berjalan. Pemulihan ekonomi bisa dipercepat, kemudian bagaimana program-program Bupati Trenggalek, seperti menciptakan 5000 pengusaha wanita, juga mewujudkan 100 desa wisata, bisa tercapai.

“Maka mulai sekarang kita realisasikan, karena bagaimanapun kita itu unsur penyelenggara pemerintahan, tanggung jawab bupati juga tanggungjawab DPRD,” kata Samsul.

Dirinya mengibaratkan, Pemerintah Daerah dengan DPRD itu adalah dua sisi sebuah mata uang yang saling berhubungan. Yang mana juga disebutkan dalam Undang-Undang tahun 23 tahun 2014.

Adapun catatan yang menjadi opini publik terkait kegiatan yang belum dibayar, lanjut Samsul, juga di dalam. Dan masing-masing komisi diminta untuk mendalaminya, apakah ada kendala. Jika memang ada, nantinya juga akan segera dicarikan solusi terbaik seperti apa.

“Ayo kita bergerak lebih aktif lagi. Apalagi, kita sebentar lagi menghadapi Pemilu. Sehingga, kesibukan kita pasti akan padat. Oleh sebab itu, sekarang kita dorong untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan fungsi kontrol sekaligus dalam fungsi penganggaran,” paparnya. (mil/sit)