Evaluasi Pemilu, Bawaslu Sebut Banyak Pelanggaran Terjadi

Memontum Bangkalan – Proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah usai dilakukan. Hari ini (29/7/2019), Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rapat evaluasi bersama pihak terkait. Bawaslu yang turut menghadiri kegiatan ini menyampaikan berbagai pelanggaran yang terjadi.

Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh mengatakan, pihaknya menyayangkan berbagai pelanggaran yang terjadi. Salah satunya yakni tidak adanya pihak terkait yang melakukan penurunan baliho dengan ukuran besar.

“Pihak terkait yakni pihak perijinan dan pihak caleg tersebut. Sampai saat ini, tidak ada koordinasi dari perijinan berapa nominal pemasangan baliho tersebut dan bagaimana perjanjiannya. Giliran pasang dengan harga tinggi mereka hadir paling depan, tapi giliran menurunkan tak ada satupun yang bisa dihubungi,” keluh Mustain.

Tak hanya itu, pelibatan anak dibawah umur dan juga ASN juga masih banyak terjadi. Selain itu, pelanggaran juga masih banyak terjadi yakni pemasangan banner yang berada di lokasi yang tidak tepat.

Ia juga mengatakan, banyak berbagai pelanggaran administatif yang menerapkan sanksi ringan. Hal tersebut dinilai tidak membuat jera para pelanggar kebijakan. Seharusnya, sanksi dibuat tegas agar seluruh peserta pemilu dapat melakukan berbagai kegiatan dengan tertib.

“Sanksi yang banyak selama ini hanya berupa teguran. Untuk mencapai pidana itu harus pelanggaran yang berat. Dampaknya, pelanggaran ringan berlalu lalang tanpa diperhatikan dengan serius,” tegasnya.

Mustain menilai, kegiatan pemilu yang berlangsung masih minim dukungan pemerintah daerah dan juga partisipasi masyarakat masih rendah. Sehingga, proses pemilu berjalan dengan kurang baik dan juga digerakkan beberapa orang saja.

“Kegiatan kampanye itu kan sebagian besar difasilitasi oleh KPU, tapi Caleg dan Parpol lebih mempercayakan pada tokoh sentral. Akibatnya kampanye minim, blusukan minim dan partisipasi masyarakat juga rendah,” terangnya.

Senada dengan Mustain, Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin mengamini kurangnya pemanfaatan media kampanye oleh para peserta pemilu. Dikatakan, hingga saat ini masih banyak Alat Peraga Kampanye (APK) berada di kantor KPU yang tidak dimanfaatkan peserta pemilu.

“APK sampai saat ini masih ada yang belum diambil. Padahal kami fasilitasi itu,” Ungkapnya.

Ia berharap, evaluasi ini akan menjadi perbaikan pada badan KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Seluruh saran dan masukan sebagai bentuk perhatian untuk membangun demokrasi yang lebih baik.

“Seluruh kritik saran dan masukan merupakan bahan kami untuk semakin baik kedepan. Seluruhnya kami tampung dan kami kaji untuk menghadapi pemilu yang akan datang,” tegasnya. (isn/nhs/yan)