Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang, Dirjen Otoda Apresiasi Peningkatan UMKM

Memontum Malang – Bupati Malang, HM Sanusi didampingi Wakil Bupati Malang, H Didik Gatot Subroto, sambut kunjungan kerja Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otoda Kemendagri), Akmal Malik di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat (14/07/2023) tadi. Kunjungan itu, dalam rangka ‘Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah reformasi birokrasi dan netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang’. Turut hadir di acara itu, jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, Sekda, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kabupaten Malang, Asisten Pemerintah Kabupaten Malang hingga camat se Kabupaten Malang.

Sebagai penggerak roda pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malang menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak aspek yang perlu untuk dimaksimalkan. “Untuk itu, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang telah memberikan atensi lebih terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Malang,” kata Bupati Sanusi.

Ditambahkannya, bahwa evaluasi sangatlah penting dan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Malang, dalam mengimplementasikan prinsip otonomi daerah yang baik. Sekaligus, menjadi nahkoda pembangunan daerah untuk memajukan Kabupaten Malang.

“Lebih dari itu, momentum seperti ini juga menjadi wadah komunikasi yang strategis untuk bertukar informasi dan berbagi pengalaman terkait strategi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik secara keseluruhan,” kata Bupati Malang.

Baca juga :

Sementara itu, Dirjen Otoda Kemendagri RI, Akmal Malik, menyampaikan hasil evaluasi terhadap Pemerintah Kabupaten Malang. Secara keseluruhan, dirinya menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Malang sudah bagus dan bahkan ada peningkatan.

“Secara umum, kinerja Kabupaten Malang itu bagus, meningkat dengan baik,” kata Dirjen Otda Akmal.

Evaluasi ini, tambahnya, merupakan Program Kemendagri RI untuk menilai kinerja pemerintah kabupaten, kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur, hanya ada lima kabupaten atau kota, yang didatangi secara langsung oleh Akmal, untuk penyampaian hasil evaluasinya yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang.

“Yang kami evaluasi, untuk pemerintah provinsi ada kurang lebih 114 parameter yang kami ukur. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten, ada kurang lebih 126 parameter,” kata Akmal.

Secara khusus, terang Akmal, memberi apresiasi pada Kabupaten Malang dalam hal peningkatan jumlah UMKM. Di tahun 2023, jumlah UMKM di Kabupaten Malang meningkat sebanyak 81,57 persen. “UMKM di Kabupaten Malang khususnya, naik luar biasa,” terang Dirjen Otda Kemendagri.

Meski secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dinilai baik, Dirjen Akmal memberikan beberapa catatan terkait beberapa bidang yang masih perlu peningkatan. Diantaranya, adalah masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup. (pro/gie)