Gali Pengembangan Desa Wisata, Komisi X DPR RI Kunker ke Banyuwangi

Memontum Banyuwangi – Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Banyuwangi, Jumat 04/06). Kunker itu, dimaksudkan untuk menggali pengembangan desa wisata di Indonesia.

Selama di Banyuwangi, mereka mengunjungi salah satu Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Dalam kesempatan itu, sekaligus menggelar dialog dengan para pelaku wisata.

Baca Juga:

• Bupati Ipuk Silaturahmi dan Ajak Muhammadiyah Terus Berperan Aktif dalam Pembangunan Banyuwangi
• Halal Bihalal bersama Difabel, Bupati Banyuwangi Beri Motivasi dan Sampaikan Komitmen Dukungan
• Pastikan Layanan Kesehatan dan Publik Berjalan Optimal, Bupati Ipuk Cek Puskesmas, RSUD hingga MPP
• Gelar Halal Bihalal, Bupati Banyuwangi Minta Kebaikan Seluruh Ramadan Diteruskan dalam Kinerja

Saat mengunjungi Desa Wisata Kemiren, Ketua Rombongan, Muhammad Nur Purnamasidi, menjelaskan bahwa kunjungan kerja spesifik kali ini terkait pengembangan wisata daerah, khususnya desa wisata.  Dengan turun langsung ke daerah, pihaknya berharap bisa mendapatkan masukan dan saran untuk optimalisasinya.

“Desa Wisata merupakan salah satu program unggulan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi mitra dari Komisi X. Untuk itu kami tengah mencari masukan dan saran sebanyak-banyaknya langsung dari para pelaku wisata di daerah tentang apa saja yang perlu dilakukan,” ujar Nur.

Dirinya menambahkan, Banyuwangi telah memiliki desa wisata, yakni Desa Kemiren yang mayoritas dihuni Suku Osing, suku asli di Banyuwangi. Desa ini, kata dia, masih menjaga otensitas lokalnya mulai dari bangunan rumah tradisional hingga tradisi budaya yang tetap terjaga.

“Menurut kami, masyarakat Kemiren memiliki kesadaran untuk mengembangkan desanya menjadi destinasi wisata karena menyuguhkan lokalitasnya. Dan ini dikemas menarik sehingga mampu menarik wisatawan. Tak hanya itu, keramahan warganya dalam menyambut wisatawan juga bagus,” kata M. Nur.

Desa Kemiren adalah Desa Wisata yang  telah mendapatkan sertifikasi Desa Pariwisata Berkelanjutan dari Kemenparekraf dan Lembaga Sertifikasi Produk – Indonesia Sustainable Tourism Council (LS-Pro-ISTC) pada 2020 lalu.

Desa Wisata Berkelanjutan mengacu pada empat hal yaitu pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, dan pelestarian lingkungan. Sertifikasi ini juga sebagai bentuk terlaksananya wisata yang berkualitas di tengah kondisi Covid-19 dengan menerapkan 4K, yaitu Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

“Masukan-masukan dari pelaku wisata ini nantinya akan menjadi bekal kami saat rapat kerja dengan Kemenparekraf. Program apa yang efektif dan terukur untuk pengembangan desa wisata nantinya. Masukan ini nantinya bisa menjadi benchmark bagi pengembangan desa wisata di tingkat nasional,” imbuh politisi Partai Golkar tersebut.

Beberapa hal yang saat ini dilakukan Komisi X untuk mendorong pengembangan desa wisata di antaranya meningkatkan SDM pelaku wisata dan warga desa hingga membangun sistem digital terkait dengan UMKM yang ada di desa tersebut.

“Kami melakukan pendampingan desa wisata yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas SDM. Hingga nanti harapanya dari desa tertinggal menjadi desa maju lalu desa wisata mandiri,” katanya.

Sementara itu Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Komisi X. “Ini sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi kami karena secara tidak langsung turut dilibatkan dalam pengembangan desa wisata nasional,” ujar Ipuk.

Ipuk berharap para senator Senayan ini bisa mendukung ekowisata yang selama ini menjadi dasar pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Bagi Ipuk, desa wisata adalah relasi dari ekowisata. “Pandemi ini secara tidak langsung membuat kita semua beralih pada wisata alam. Banyuwangi sendiri terus berbenah dan menyiapkan diri untuk menerima wisatawan namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” papar Ipuk. (kom/ed2)