Gresik Bebas Dari Pernikahan Usia Dini

Memontum Gresik — Kendati Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Gresik mencapai 1,38%, namun Gresik berhasil menekan angka pernikahan dini. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Gresik Dr Muhammad Qosim saat membuka acara advokasi pengendalian penduduk tingkat Kecamatan dan desa serta pembinaan masyarakat peduli Keluarga Berencana.

Acara yang diikuti oleh sebanyak 500 kader dan Petugal Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se Kabupaten Gresik, berlangsung Wahana Ekspresi Pusponegoro, Rabu (13/12/2017). Turut Hadir pada Kegiatan tersebut Ketua TP PKK Kabupaten Gresik Hj. Maria Ulfa Sambari, Ketua Dharma Wanita Pemerintah Kabupaten Gresik, Ning Ngesti Utami Joko Sulistiohadi.

Dalam penjelasannya Wabup Qosim menyatakan, saat ini ada 250 total pasangan usia subur (PUS) di Gresik. “Ini tugas anda para kader dan PLKB untuk memotivasi mereka agar ikut dalam kepesertaan Keluarga berencana. Silahkan anda data dengan baik dan benar. Anda pantau perkembangannya tiap bulan.” pinta Qosim.

Pada kesempatan itu, Wabup menyatakan bangga karena kebanyakan masyarakat Gresik menikah diatas usia 20 tahun. Dari tingkat kematangan, pernikahan usia diatas 20 itu menurut Qosim sangat bagus. Hal ini untuk meningkatkan kwalitas pernikahan terutama peningkatan kualitas keturunan.

Kepada semuanya Wabup Qosim berharap agar mempersiapkan ledakan penduduk tahun 2020-2030. Pada era tersebut menurutnya jumlah penduduk Indonesia usia 15-55 mencapai 70 persen. “Kita beri penjelasan kepada masyarakat untuk mempersiapkan generasi mandatang dengan kualitas yang lebih baik, agar generasi kita mendatang bisa bersaing dengan masyarakat yang lain,” papar Qosim.

Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Adi Yumanto mengatakan, di Gresik kepesertaan akseptor baru mencapai 28%. Prosentase ini lebih besar disbanding prosentase akseptor KB baru ecara Nasional yang hanya 22%. Adi Yumanto juga menegaskan bahwa masyarakat Gresik jangan takut ber KB.

“Baik kaya ataupun miskin, ikut KB gratis. Bilang saja kepada para tenaga medis, minta kontrasepsi yang gratis yang disiapkan oleh Pemerintah,” tandasnya.

Menurut Adi Yumanto, memang beberapa orang menginginkan kontrasepsi yang membeli sendiri (mandiri) dan itu memang dibolehkan. “Tapi Pemerintah juga menyiapkan kontrasepsi yang gratis yang tidak usah membeli. Secara kualitas, fungsinya juga sama,” katanya.

Sementara Kepala Bagian Humas dan protokol Suyono mengatakan, Pada tahun 2015 Pemkab Gresik pernah mendapat penghargaan Satya Lencana Pembangunan bidang Keluarga Berencana dari Presiden RI. Saat itu jumlah peserta KB aktif di Gresik mencapai 70,1%. (sgg/yan)