Ingatkan Netralitas ASN Agar Pilkada Kondusif, Pj Wali Kota Malang Minta Pengawasan Terhadap ASN

Memontum Kota Malang – Dalam menjaga kondusifitas dan kelancaran Pilkada serentak 2024 di Kota Malang, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, kembali menegaskan pentingnya menjaga netralitas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, hal itu harus benar-benar dilakukan, karena netralitas ASN sangat berpengaruh terhadap kredibilitas dalam proses Pilkada.

Dalam pengawasannya, Pj Wali Kota Iwan juga berharap agar Bawaslu juga memiliki aturan yang jelas. Sehingga, pengawasan tidak hanya dari internal ASN, namun juga dari Bawaslu.

“Kami selalu mengingatkan bahwa ASN harus netral dalam Pilkada. Pengawasan ASN tidak hanya dilakukan oleh saya, sebagai kepala daerah atau jajaran pejabat untuk mengawasi para ASN. Tetapi juga ada dari independennya, yaitu Bawaslu. Namun, itupun juga tidak hanya mengawasi ASN saja, tapi seluruh penyelenggara Pilkada serentak di Kota Malang,” jelas Pj Wali Kota Iwan, Rabu (09/10/2024) tadi.

Kemudian, terkait dengan larangan penggunaan dana APBD untuk kepentingan kampanye, Iwan menegaskan bahwa aturan tersebut juga sudah jelas. Dalam hal ini, menurutnya, pengawasan dilakukan secara ketat oleh KPU dan Bawaslu.

Baca juga :

“Fungsi dan tugas Bawaslu sangat penting dan kami berharap mereka bisa menjalankannya dengan baik agar Pilkada berjalan lancar tanpa ada hambatan atau permasalahan,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Sebab, masih ada beberapa tempat pemasangan yang tidak sesuai dengan aturan.

“Kami telah berdiskusi dengan stakeholder terkait lokasi pemasangan APK yang lebih layak dan minggu depan kami akan melakukan kunjungan untuk memastikan kesiapan gudang penyimpanan,” tambahnya.

Imbauan ini juga terus disampaikan kepada seluruh pihak terkait agar tetap mematuhi aturan dan menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada. Sehingga, diharapkan proses demokrasi di Kota Malang dapat berjalan dengan baik, lancar dan damai. (rsy/sit)