Jaring Pengaman Sosial Kenaikan BBM, DPRD dan Pemkot Malang Siapkan Dana BTT

Memontum Kota Malang – Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyiapkan anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) Rp 10 miliar hingga Rp 15 miliar. Itu dilakukan, untuk jaring pengaman sosial kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan operasi pasar, jika harga sembako melejit.

Dijelaskan oleh Made, bahwa anggaran BTT sebelumnya telah disiapkan Rp 7 miliar. Namun, karena terkena imbas kenaikan BBM, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Malang harus hadir ditengah-tengah masyarakat.

“Karena kita di daerah menerima imbas dari kenaikan BBM, maka pemerintah harus hadir disini. Saya dengan pak wali sepakat akan menaruh anggaran kenaikan BBM dan operasi pasar ini di BTT,” jelas Made, Jumat (09/09/2022) tadi.

Namun, untuk anggaran BTT tersebut dikatakan oleh Made, masih belum dimasukkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Karena saat ini, DPRD Kota Malang masih menugaskan masing-masing komisi untuk melakukan hiring.

“Kita masih lakukan hiring sampai satu minggu ke depan. Nah setelah dari hasil hiring tersebut nanti akan melihat OPD mana yang bisa ditaruh anggaran untuk kenaikan BBM dan operasi pasar,” lanjutnya.

Baca juga :

• Over Weight, Puluhan Personel Polres Trenggalek Lakukan Program Penurunan Berat Badan
• Pemkab Lumajang dan Probolinggo Sepakat Terapkan Pengelolaan Wisata Kedepankan Alam dan Budaya di TNBTS
• Soroti Prodamas, Calon Wali Kota Kediri Bunda Fey Sebut Program Kesejahteraan Masyarakat Harus Lanjut
• Tingkatkan Nilai Keislaman Pelajar, Pemkab Banyuwangi Kembali Gelar FAS
• Kunjungi Kelurahan Manisrenggo, Bunda Fey juga Beri Perhatian Khusus untuk Penyandang Disabilitas

Lebih lanjut dikatakan Made, bahwa Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, atau Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas), yang membidangi kebutuhan pokok juga harus menyiapkan skema operasi pasar. Terlebih, jika di dalam bidang tersebut juga disiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau perlu APBD ada disitu dan sifatnya bukan Bantuan Langsung Tunai (BLT), tapi memberikan harga pasar yang semula. Contoh harga telur sebelumnya Rp 20 ribu kemudian melejit Rp 30 ribu, nah kita jual harga Rp 20 ribu kita subsidi Rp 10 ribu,” katanya.

Kenaikan harga ini akan dilihat hingga (21/09/2022) mendatang. Jika harga semakin melejit, maka anggaran BTT akan dinaikkan sekitar Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar. Namun, itu nantinya juga akan diperuntukkan untuk penanganan Covid-19.

“Semoga Covid-19 melandai, sehingga itu full untuk operasi pasar dan itu memang diamanatkan oleh kemendagri agar setiap Pemerintah Daerah menyiapkan APBD untuk mengantisipasi akibat kenaikan BBM,” imbuh Made. (rsy/sit)