Jelang Nataru, Wali Kota Sutiaji bersama TPID Pantau Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan pemantauan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Senin (13/12/2021). Empat lokasi yang menjadi sasaran yakni Pasar Klojen, Distributor Pasar Besar, Gudang Baru Bulog, dan Fuel Terminal Pertamina.

Dari pantauan itu, Wali Kota Sutiaji menyampaikan bahwa kenaikan kebutuhan pokok yang variatif tidak hanya timbul akibat menyongsong Nataru. Namun, juga dipicu perekonomian yang mulai tumbuh.

“Untuk kebutuhan pokok, tadi saya keliling ke beberapa pasar karena pasar ini yang menjadi distributor langsung ke konsumen. Harganya memang ada kenaikan varitif, tepung naik sedikit, gula stabil, cabai rawit dan minyak goreng naik agak lumayan, cabai besar naik dikit tapi tidak terlalu, kentang juga naik. Tapi kesemuanya itu masih terkendali, artinya kenaikan itu bukan hanya menyongsong Nataru saja, tapi ekonomi sudah mulai tumbuh,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Kemudian untuk daging kualitas tinggi, juga masih stabil di angka Rp 120 ribu. Sedangkan daging bahan masakan rawon, tetap di angka Rp 110 ribu per kilogram.

Dalam peninjauan itu, Sutiaji mengaku menyoroti harga minyak goreng dan cabai yang mengalami kenaikan harga dalam kurun waktu lumayan lama. “Minyak ini kan naik, tapi sekarang sudah mulai turun walau belum signifikan. Kita ingin tekan di angka Rp 14 ribu atau Rp 15 ribu. Kalau sekarang, harganya sampai Rp 20 ribu. Lalu cabai memang naik karena kondisi alam. Kita inginnya normal kembali, karena luar biasa naiknya, 1 kilogram biasanya Rp 25 ribu, sekarang sampai Rp 90 ribu,” jelas Sutiaji.

Berkaitan dengan minyak, dirinya menuturkan bahwa kebijakan pusat tentang ekspor bahan baku minyak goreng menjadi penyebab naiknya harga. Sutiaji bahkan berujar bahwa pihaknya telah melayangkan protes terkait kebijakan tersebut.

“Kita dari daerah sudah protes ke pusat, coba ditekan untuk ekspornya. Karena kalau minyak langka, maka harga barang di pasar internasional lebih mahal ketimbang di lokal. Sehingga, banyak cost yang dikeluarkan. Nah, nanti ketersediaan di daerah ini gimana,” katanya.

Baca juga :

• Kelanjutan Proyek WTP, Sekda Kota Malang Tegaskan Tunggu Persetujuan Lingkungan
• DPC PKB Trenggalek Kuatkan Konsolidasi Pemenangan Pilgub dan Pilbup 2024
• Pendapatan Pajak Kota Malang Triwulan III Lampaui Target, PBJT Mamin dan BPHTB di Angka Lebih 60 Persen
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
• Sekda Kota Malang Soroti Tingginya ASN Muda yang Tidak Lolos BI Checking di Pengajuan Kredit Perumahan

Oleh sebab itu, pihaknya hanya bisa menunggu kebijakan pusat untuk stabilisasi harga bahan pokok. Menurutnya, negara harus hadir dan ambil sikap agar pemerataan dan kestabilan harga dapat tercapai.

“Kalau kami di daerah sifatnya menunggu, kami hanya informasikan ke pusat. Justru sudah berkali-kali kami katakan bahwa negara harus hadir, caranya Buloglah yang jadi pemandu semua bahan pokok untuk non pertamina. Jadi yang beli bahan pokok adalah Bulog, nanti ketika disuplai dan diberikan ke masyarakat itu ada subsidi. Petani atau produsen juga butuh hidupnya bagus, ketika dijual di pasaran itu harga tetap murah sesuai keterjangkauannya,” jelas Sutiaji.

Baginya, subsidi harusnya berbasis pasar, bukan perorangan agar tidak ada yang namanya inflasi atau harga bahan pokok naik. Pasalnya, jika diberikan subsidi perorangan bisa jadi masyarakat tidak bisa memanajemen keuangan dengan baik.

Selanjutnya, berkaitan dengan persediaan beras menjelang akhir tahun, pemilik kursi N1 itu mengaku masih dalam kondisi aman. “Termasuk Bulog, tadi cukup semua. Jadi masih bisa persediaan untuk 6 bulan yang akan datang. Kurang lebih persediaan masih ada 10.000 ton,” tambahnya.

Begitu pula dengan Pertamina, yang mana dipesankan Sutiaji, harus melakukan antisipasi penambahan kebutuhan akan bahan bakar di masyarakat. Hal itu seiring dengan dicabutnya PPKM Level 3 saat Nataru dan diganti dengan PPKM Nataru.

“Selanjutnya, Pertamina ini bagaimana bisa mengasumsikan ada penambahan, walaupun sudah 2 tahun mengalami pengurangan. Namun sekarang kan dengan dicabutkan PPKM Level 3, orang sudah boleh bepergian. Kemungkinan nanti wisatawan akan menyerbu daerah yang memiliki destinasi wisata unggulan, termasuk di Kota Malang,” terang Sutiaji. (hms/mus/sit)