Kades se-Kecamatan Wonoayu Belajar Bumdes ke Klaten

Memontum Sidoarjo – Sejumlah 23 orang Kepala Desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Wonoayu beserta beberapa anggota BPD dari masing masing desa mempersiapkan pengelolahan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa ) untuk tahun – tahun mendatang. Untuk itu mereka melakukn study banding Bumdes di Desa Ponggok Kecamatan Biringharjo, kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Keberhasilan BUMDes di sana layak menjadi inspirasi bagi yang lain, pasalnya, 30% dari laba yang diperoleh, sebesar Rp 1, 4 milyar disumbangkan untuk PAD desa. Sebagaimana disampaikan Sekcam Wonoayu, Gundari yang mendampingi para kepala desa dalam study banding ke Klaten .

Menurutnya dari 9 unit bidang usahanya, Bumdes Desa Ponggok bisa menyumbangkan 30% atau sekitar Rp 1, 4 milyar ke PAD desa, sementara APBDes yang diterima dari pemerintah hanya sekitar Rp 700 juta.

Keberhasilan tersebut akan menjadi inspirasi para Kepala Desa dan anggota BPD yang turut rombongan untuk membekali kadernya untuk mencontoh keberhasilan disana, sehingga pengelolahan anggaran Bumdes sebesar Rp 50 juta dari pusat di tahun-tahun mendatang bisa terealisasi dengan baik.

Dengan belajar dari pengalaman dan membaca peluang dari potensi yang ada di desanya , mereka dapat membekali pengurus Bumdes untuk membuat terobosan. ” Para kepala desa dan BPD sudah belajar di sana, tinggal menyampaikan kepada pengurus Bumdes cara mengelola serta menanamkan keberanian membuat inovasi usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada di desanya,” Kata Gundari .

Gundari berharap pengurus paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Wonoayu berkeyakinan, rekan -rekan segera mengadakan pembinaan kepada kader dan pengurus Bumdes yang ada di desanya. . ” Pastinya usai kunjungan ini, para kepala desa akan memberikan pembinaan kepada para pengurus dan kadernya agar Bumdes dapat maju dan berkembang dengan melihat potensi yang dimiliki,” jelasnya.

Menurutnya dengan tambahan pendapatan desa yang diperoleh dari BUMDes, biaya pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran dari pemerintah, dengan kata lain desa bisa mandiri. Sehingga pembangunan dan kesejahteraan warga akan tercapai dengan maksimal. (par/yan)