Kemendikbud Evaluasi Penerapan Kebijakan PPDB Sistem Zonasi

“Tiap tahun kebijakan PPDB berubah-ubah dan terkesan sangat dipaksakan dalam waktu relatif singkat. Sehingga sosialisasinya sangat minim. Jangankan masyarakat, guru dan kepala sekolah pun masih kebingungan ketika wali murid bertanya. Pun awak media sebagai corong informasi dituntut lebih aktif agar informasi tersampaikan kepada masyarakat secara benar. Solusi yang dibuat Dinas Pendidikan Kota Malang dengan membuka posko informasi di kantor Diknas cukup membantu, sehingga masyarakat cukup kondusif,” ungkap Rahadi, dari Memo X.

Senada, wartawan senior Rudi S. Lelono dari malangvoice.com menyatakan perlu adanya riset lebih mendalam dan persiapan jauh hari. Sehingga sosialisasinya tersampaikan dengan baik. “Terutama riset proporsi output lulusan dan input daya tampung di wilayah zonasi. Jangan sampai orang tua dan siswa kebingungan menjelang PPDB. Dinas Pendidikan harus lebih aktif mempersiapkan jauh hari,” jelas Idur, sapaan akrabnya.

Hasil dari FGD ini, nantinya akan dilaporkan kepada Kemendikbud sebagai upaya penyempurnaan kebijakan. Beberapa poin rangkuman penting, diantaranya sosialisasi PPDB kurang, kendala teknis sistem online yang overload, rasio ketercukupan di wilayah zonasi tidak imbang, gaya kepemimpinan, dan lainnya. (rhd/yan)

Laman: 1 2