Kemenhub Dorong Perusahaan Angkutan Barang Terapkan Sistem Manajemen Keselamatan

Memontum Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong perusahaan angkutan barang, untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Barang. Langkah tersebut, sebagai salah satu upaya, untuk menyelesaikan permasalahan di dalam aspek keselamatan dari angkutan barang.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menyampaikan hal tersebut ketika membuka Webinar Keselamatan Transportasi yang bertema ‘Meningkatkan Keselamatan Angkutan Barang di Jalan’, Kamis (23/09/2021) tadi, sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Harhubnas 2021.

Baca juga:

• Bea Cukai Malang, Pemkab Malang dan Forkopimda Musnahkan 6 Juta Batang Rokok dan Ratusan Liter Miras Ilegal
• Pemkab Lumajang dan Probolinggo Sepakat Terapkan Pengelolaan Wisata Kedepankan Alam dan Budaya di TNBTS
• Pj Wali Kota Malang Dukung Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petugas Pilkada 2024

“Salah satu masalah yang dihadapi oleh penyelenggara angkutan barang adalah kendaraan yang overdimensi dan overload atau ODOL. Saat ini kami sedang mendorong penerapan sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Barang, dimana setiap perusahaan angkutan wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan,” jelas Menhub.

Menhub mengungkapkan, bahwa hingga saat ini, angkutan barang melalui jalur darat masih mendominasi dalam sistem logistik, dengan porsi peran mencapai 90 persen dari total moda transportasi yang lain. Sehingga, dibutuhkan kebijakan yang tepat guna untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan barang di jalan yang aman, selamat, lancar, dan tertib.

“Sejumlah kebijakan telah kami lakukan misalnya dengan penegakan hukum seperti transfer muatan, tilang elektronik, normalisasi kendaraan dan penindakan penyidikan, dalam rangka mencapai target program zero ODOL di tahun 2023,” ujar Menhub.

Menhub menjelaskan, dalam merumuskan kebijakan yang tepat tersebut, diperlukan keterlibatan para pemangku kepentingan lainnya, mulai dari Kementerian atau Lembaga terkait, perusahaan angkutan barang, organisasi atau asosiasi angkutan barang, dan masyarakat.

“Momentum Harhubnas ini, merupakan waktu yang tepat bagi para insan transportasi menunjukkan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan. Untuk membuat suatu perubahan dan mencari terobosan dalam mengatasi berbagai permasalahan di sektor transportasi, termasuk angkutan barang,” terang Menhub.

Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat, telah menargetkan terwujudnya Zero ODOL pada Tahun 2023. Yang bertujuan antara lain, untuk menurunkan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan barang, mempertahankan umur jalan dan menghindari kerusakan dini jalan, serta menciptakan biaya operasional yang lebih rendah.

Untuk mewujudkan semua target tersebut, telah dilakukan dan dikembangkan sejumlah kebijakan dan program dalam upaya mengatasi permasalahan keselamatan angkutan barang. Diantaranya, pengembangan aplikasi E-manifest yang dapat mengetahi pola pergerakan angkutan barang berbasis aplikasi; pengembangan aplikasi E logbook yang dapat mengetahui unjuk kerja pengemudi, seperti misalnya waktu kerja, waktu istirahat, dan penggantian pengemudi; penerapan Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui perilaku pengemudi, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan meningktkan kepuasan pelanggan; Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu standar pencapaian kinerja angkutan barang (kompetensi pengemudi, kelengkapan fasilitas kendaraan, tarif angkutan barang, pembatasan umur kendaraan, dan lain sebagainya); program pelatihan bagi awak kendaraan barang khusus (angkutan barang berbahaya).

Turut hadir dalam webinar ini, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Kombel Pol. Abrianto Pardede dari Korlantas Polri, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Sigit Puji Santosa, Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan dan Ogik Giarno dari PT 3M. (hms/hub/aye)