Kinerja PDAM Surabaya Masih Dikeluhkan

“Sarana investasi itu begini, misalkan ada orang 10 jaraknya 100 meter yang 9 belum bangun yang satu dan bangun ini kita bangun dulu. Jadi ini bayar seluas tempatnya sendiri tidak tergantung sama sebelahnya, nanti kalau orang ini mau bangun baru terkena biaya,” jelasnya.

Disampaikan pula oleh Maslam Mansyur selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Surayaba mengenai masyarakat yang kurang mampu, sekitar kurang lebih 1,5% akan rampung sempurna di tahun 2019. Maslan Mansyur juga menyampaikan, terkait dari program Kementrian Pekerja Umum dan Pperumahan Rakyat Indonesia (PUPRI) sudah ada alokasi dana yang dapat diserahkan ke Pemkot Surabaya.

“Cuman mekanismenya sedang kita bahas itu prioritas kepada masyarakat yang tidak mampu untuk memasang, jadi nanti dipasang secara gratis. Sekarang masalahnya kalau seumpama fasilitas itu sudah dipenuhi sama PDAM, masyarakat yang tidak mampu untuk membayar pemasangan meteran itu sejumlah kalau nggak salah 1,7 juta,” katanya.

Hal ini lah yang sedang di cari solusinya oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya, di antaranya memakai program dari Kemen PUPR. Kedua kemungkingkan untuk memakai CSRnya PDAM agar dapat dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu untuk menyambung air minum ke rumah warga. Kemudian ada lagi solusi penambahan pos biaya untuk pemasangan, hal itu nantinya akan menimbulkan dampak dan risiko.

“Dampak dan risikonya nanti adalah adanya penurunan deviden setoran, deviden kepada Pemerintah Kota bagi kita di Komisi B. Kalau ada penurunan deviden itu tidak mempersoalkan, sepanjang bisa meningkatkan pelayanan, karena ini kan bukan perusahaan profit oriented, tapi lebih kepada pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (est/ano/yan)

Laman: 1 2