Kolaborasi Kepemimpinan Wali Kota Sutiaji dan Wawali Edi Dorong Stunting di Angka Zero

Memontum Kota Malang – Selama masa kepemimpinan Wali Kota Malang, Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, penurunan angka stunting menjadi fokus utama. Bahkan, keseriusan itu juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023.

Sampai dengan saat ini atau di tahun 2023, menurut data SSGI angka stunting di Kota Malang, berhasil diturunkan hingga 16 persen dari yang sebelumnya pada tahun 2022, di angka 18 persen. Jika melalui data laporan bulan timbang, pada tahun 2022 diangka 9,09 persen, sementara di tahun 2021 diangka 9,41 persen dan tahun 2020 diangka 14,53 persen. Tentunya, berbagai langkah nyata itu terus dilakukan Pemkot Malang.

“Upaya penurunan angka stunting, ini tentunya dibutuhkan kolaborasi dengan semua pihak terkait. Sehingga, ini bukan hanya tanggung jawab satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, tetapi semua pihak terlibat bahkan sampai di lingkup kelurahan,” kata Wali Kota Malang, Sutiaji.

Kemudian, ditambahkannya, jika mulai dari pemberian kecukupan gizi, pemberian ASI eksklusif, pencegahan anemia, sanitasi, air bersih hingga pendidikan pra nikah bahkan pencegahan pernikahan dini, juga terus dilakukan dan diberikan oleh Pemkot Malang. “Tentu dalam upaya penurunan ini, crosscutting kolaborasi pencegahan dan penanganan stunting di Kota Malang, harus terus dilakukan. Hal itu, mencakup seluruh area intervensi spesifik dan intervensi sensitive,” katanya.

Tidak hanya itu, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, juga menyampaikan jika akurasi data dan intervensi teknologi menjadi kunci akselerasi. Sehingga, dibutuhkan evaluasi dan pengoptimalan platform satu data serta mempertajamkan kapasitas masyarakat untuk berperan mendukung pendataan terkait stunting.

“Maka, satu data stunting dari by name (nama), by Address (alamat) dan By need (kebutuhan), ini harus diperkuat. Begitupun juga dengan peran pentahelix, dari berbagai sektor, mulai peran pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, bahkan dengan media juga harus diperkuat,” tambahnya.

Wali Kota Sutiaji juga menambahkan, bahwa kerja sama dengan Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA), juga sangat diperlukan. Sehingga, para calon pengantin (Catin) dari sebelum menikah hingga kehidupan setelah menikah, para remaja sudah mendapatkan bekal ilmu pengetahuan.

“Jadi dari sebelum menikah, mereka sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Tata cara ketika sudah berumah tangga seperti apa dan bagaimana, itu kami sudah bekerjasama dengan Kementerian Agama. Kemudian, nanti setelah dia menikah bagaimana literasi ketika akan mengandung, itu pendampingan dengan nutrisionis, lalu ketika nanti pasca melahirkan juga didamipingi oleh kader dan nutrisionis,” terangnya.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Malang, menyampaikan jika dalam menghadapi masalah tersebut tentu dibuktikan dengan aksi nyata di lapangan, bukan hanya seremonial saja. Sehingga, diharapkan angka stunting di Kota Malang tahun 2024 bisa mencapai target yaitu 16 persen.

“Harapannya, memang tahun 2024 bisa di angka 16 persen dan semoga tahun ini 2023 kita sudah bisa 14 persen dan itu start Pertama. Berikut di tahun 2024 sampai 2030 bisa tuntas, sehingga zero stunting di Kota Malang ini,” tutur Wawali Bung Edi-sapaannya.

Senada dengan Wali Kota Malang, Sutiaji, pihaknya juga menyampaikan beberapa arahan atau strategi yang dilakukan dalam menghadapi penurunan stunting di Kota Malang ini. Menurutnya, selain memberikan bimbingan perkawinan yang terintegrasi kepada Catin, juga dilakukan pemeriksaan Kesehatan serta pendampingan minimal tiga bulan pra nikah.

“Selain itu juga pemberian tablet penambah darah pada rematri, catin dan ibu hamil. Kemudian juga peningkatan cakupan ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan dan ini tentu harus ada pembentukan kelompok pendukung ASI di tiap kelurahan yang ada di Kota Malang,” tambahnya.

Lebih lanjut, yakni mengoptimalkan peran tim pendamping keluarga risiko stunting pada catin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, ibu pasca salin serta Bayi Lima Tahun (Balita). Sehingga, dalam hal ini upaya jemput bola pada posyandu juga harus dilakukan, terlebih untuk menimbang dan mengukur serta memperkuat komitmen dengan Rumah Sakit rujukan, RS Ibu dan anak serta klinik swasta.

“Maka dalam hal ini dibutuhkan peran pentahelix untuk memperkuat satu data stunting melalui MoU dengan Rumah Sakit, RS Ibu dan anak serta klinik swasta. Kemudian, juga optimalisasi konvergensi dengan berbagai sektor termasuk di dalamnya TTPS Kota Malang, kecamatan bahkan kelurahan,” katanya.

Lalu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil yang Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Balita dengan kekurangn gizi juga terus dioptimalkan. Seperti melalui dapur sehat yang ada di masing-masing kelurahan, kemudian juga meningkatkan alokasi anggaran untuk nutrisi dengan kebutuhan khusus.

“Tentu dalam meningkatan nutrisi ini dibutuhkan kolaborasi dari OPD terkait, seperti Dinkes yang memberikan penanganan gizinya, kemudian Dinsos P3AP2KB dalam hal dapur sehat dan Dispangtan untuk selalu memberikan sosialisasi terkait dengan gemar makan ikan serta urban farming. Maka dalam menghadapi stunting ini perlu bersama-sama,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam upaya penanganan dan penurunan stunting di Kota Malang, dibutuhkan anggaran hingga RP 300 miliar dan tentunya anggaran tersebut tersebar pada OPD terkait yang terlibat. Isu stunting ini juga masuk dalam prioritas nasional, sehingga diharapkan upaya penurunan angka stunting di Kota Malang bisa terus maksimal. (hms/rsy/sit)