Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Gelar Hearing bersama Masyarakat Desa Sidorejo Terkait Permintaan Fasilitas Kebun yang Berkaitan CSR

Memontum Blitar – Komisi I DPRD Kabupaten Blitar menggelar hearing dengan perwakilan masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, di ruang rapat kerja DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (12/10/2022) tadi. Kegiatan hearing ini, dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Muharam Sulistiono. Hadir dalam acara dengar pendapat tersebut, sejumlah anggota Komisi I, puluhan perwakilan warga dan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Doko, Danang Dwi Suratno.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Muharam Sulistiono, mengatakan bahwa hearing ini merupakan tindak lanjut surat warga Sidorejo, yang masuk beberapa waktu lalu. “Kita mengundang masyarakat Sidorejo, dalam kaitannya dengan tuntutan mereka dengan perkebunan Branggah Banaran dan juga berkaitan dengan CSR,” kata Muharam Sulistiono.

Lebih lanjut Sulistiono menyampaikan, setelah ini, pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan di Desa Sidorejo, agar segera terselesaikan. Tentunya, dengan mengundang eksekutif dan pihak perkebunan, serta masyarakat untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

Baca juga:

• Tingkatkan Pembangunan Fasilitas Olah Raga, Pemkot Malang Susun Desain Olah Raga Daerah
• Resmikan Bandara Dhoho Kediri, Menko Luhut Sebut Bandara Dhoho Proyek Percontohan Pertama Skema KPBU
• Skybridge Penghubung Stasiun Ketapang dan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Terus Dimatangkan
• Kantongi 12 Penyebab dan Alasan Anak Putus Sekolah, Pj Wali Kota Malang Tekankan Intervensi Penanganan
• Dishub Kota Malang Bidik Sisi Eks Bioskop Kayutangan Heritage Jadi Titik Parkir Pengajuan Lahan

“Kita akan rapat komisi dahulu, untuk menyesuaikan dengan jadwal. Dan setelah itu, akan kami tindaklanjuti,” jelasnya.

Sementara, Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Danang Dwi Suratno, menyampaikan bahwa kedatangan masyarakat Sidorejo ini untuk mengadu ke DPRD, terkait surat tertanggal 2 September 2022 kepada pihak perkebunan dan sampai saat ini belum ditindaklanjuti. “Surat itu, yaitu penekanan warga masyarakat terkait tuntutannya yang sesuai dengan UU Perkebunan nomor 39 tahun 2014, terkait fasilitasi kebun masyarakat yang sampai detik ini belum dilaksanakan kepada warga kami” jelasnya.

Danang menekankan, bahwa surat tersebut, adalah permintaan fasilitas kebun yang berkaitan dengan CSR, bukan terkait redis.

“Jadi saya tekankan, di sini permintaannya adalah fasilitasi kebun masyarakat bukan redis. Sekali lagi saya tekankan, kami tidak meminta tanah ataupun redis,” paparnya. (jar/sit)