Komisi II DPRD Trenggalek Minta Delapan OPD Cermat dan Teliti dalam Perencanaan Anggaran

Memontum Trenggalek – Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek kembali menggelar rapat kerja (Raker) dengan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra. Bertempat di Ruang Banmus Kantor DPRD, rapat kali ini masih dalam rangka pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022.

“Hari ini kita mengundang beberapa OPD, yang mana ingin melakukan evaluasi terkait pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Dari OPD yang kita undang, ada beberapa yang pendapatan maupun belanjanya tidak memenuhi target. Ini bisa dikatakan dari sisi perencanaan yang kurang matang,” kata Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, Kamis (06/07/2023) tadi.

Sedikitnya, paparnya, ada delapan OPD yang dari sisi belanja barang dan jasa, kurang tepat terkait perencanaan. Artinya, tidak hanya satu OPD saja yang bermasalah. Namun, melainkan hampir semua OPD tidak memiliki perencanaan yang baik dan matang.

“Ini tidak semua, tapi hampir semua OPD perencanaannya kurang maksimal. Jadi untuk belanja pegawai itu dikatakan over (berlebih),” tegasnya.

Dikatakan Obeng-sapaan akrabnya, OPD yang dimaksud ini bukan hanya mitra Komisi II. Mengingat, dalam hal ini mitra Komisi II adalah Bakeuda. Maka dari apa yang disampaikan Bakeuda ke Komisi II, hampir semua OPD kurang cermat dalam perencanaan belanja pegawai dan belanja barang/jasa serta belanja modal.

Baca juga :

“Kalau kita lihat dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan jika OPD-OPD itu banyak yang kurang cermat melakukan perhitungan dalam perencanaan,” kata Obeng.

Berkaca dari hal itu, Komisi II DPRD meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih cermat dan teliti dalam menampung input (masukan) dari masing-masing OPD. Sehingga, usulan dari masing-masing OPD harus benar-benar diklarifikasi lebih dalam. Agar, nantinya kegiatan yang benar-benar prioritas bisa dikerjakan terlebih dahulu.

“Jadi, jangan sampai anggaran yang tidak terlalu prioritas dari OPD itu justru diberikan anggaran, hingga pada akhirnya tidak bisa dieksekusi. Makanya ke depan, kami meminta kegiatan prioritas harus benar-benar didahulukan. Supaya anggaran tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya dan tidak terbuang sia-sia,” tuturnya.

Masih kata Obeng, terkait pelaksanaan APBD pihaknya berharap pengelolaan keuangan daerah bisa tepat sasaran dan sesuai peruntukkannya. Tidak hanya bertumpu pada serapan anggaran saja.

“Kedepannya kita akan kawal bagaimana realisasi serapan anggaran ini agar lebih maksimal. Dan tidak hanya dihabiskan begitu saja, melainkan harus bermanfaat pada perkembangan di daerah dan masyarakat,” papar Mugiyanto. (mil/sit)