Kota Probolinggo Luncurkan Satgas Pencegahan Korupsi

Memontum Probolinggo – Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, menjelaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi di Indonesia. Dirinya menekankan, bahwa korupsi adalah masalah yang sangat merusak dan merugikan bagi masyarakat dan negara.

Hal itu, disampaikannya saat memberikan sambutan di acara Peluncuran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Senin (03/04/2023) siang. Peluncuran Satgas ini, merupakan salah satu langkah upaya pencegahan korupsi yang dimulai tingkat paling bawah di masing-masing perangkat daerah. Dimana, upaya pencegahan korupsi tersebut pada prinsipnya sebagai upaya mendorong tata kelola pemerintahan pencegahan korupsi.

“Satuan tugas pencegahan korupsi akan menjadi mitra yang sangat penting bagi Pemerintah Kota Probolinggo dan merupakan langkah-langkah konkret untuk mencegah dan mengatasi masalah korupsi. Serta, menjadi kekuatan yang handal dalam memerangi korupsi di Kota Probolinggo,” terang Wali Kota Habib Hadi.

Diharapkan, tambahnya, tugas Satgas Pencegahan Korupsi ini dapat menyusun rencana pelaksanaan aksi pencegahan korupsi, menyusun kebijakan dan pedoman dalam penerapan rencana pengendalian kecurangan (fraud control plan) kepada unit kerjanya. Lalu, melaksanakan aksi pencegahan korupsi antara lain implementasi rencana pengendalian kecurangan serta terwujudnya eksistensi dan implementasi 10 atribut fraud control plan.

Fraud control plan atau program pencegahan dan pengendalian korupsi, imbuhnya, merupakan program yang terintegrasi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan penindakan kejadian yang berindikasi kecurangan (fraud). Program ini, bertujuan untuk melindungi organisasi dari kemungkinan fraud.

Wali kota juga menyampaikan bahwa Kota Probolinggo mendapat nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) pada tahun 2021 dan mencapai 93.6 persen atau peringkat 2 Jawa Timur dan peringkat 9 Nasional. Sedangkan capaian tahun 2022 naik menjadi 95.56 persen atau peringkat 4 Jawa Timur dan peringkat 26 Nasional.

Baca juga:

• Pj Wali Kota Malang Terima Kunjungan Studi Lapangan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Kemendagri
• Antisipasi Sengketa Aset, BKAD Sebut Perlunya Kesadaran dan Pelibatan Masyarakat
• Sosialisasi Perubahan Permendagri Soal BMD dan Aset, Pj Wali Kota Malang Ingatkan Kehati-hatian dan Tertib
• Plt Bupati Malang bersama Kemenkes Launching Integrasi Layanan Primer untuk 39 Puskesmas
• Sukses Hantarkan Penghargaan Kabupaten Malang Berpredikat ODF, Dinkes Ganti Program Jambanisasi

Untuk itu, Wali Kota Habib Hadi mengajak seluruh jajaran bersinergi mewujudkan good governance dan clean government serta pengawasan intern pemerintah yang efektif dan efisien bersama dengan Satgas Pencegahan Korupsi. Acara yang diinisiasi Inspektorat Kota Probolinggo, dihadiri segenap unsur vertikal.

Pelaksanaan sendiri, juga disambut baik dan mendapat apresiasi bagus dari Satgas Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Dukungan itu, datang dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Abul Chair, Kepala BPK Perwakilan Jatim. Dukungan lain, datang dari Menkopolhukam yang diwakili Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenkopolhukam, RI Irjen Pol Andry Wibowo, dan tak kalah pentingnya Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata.

“Nilai-nilai amanah yang harus kita emban dalam tata kelola keuangan dan pembangunan sesuai arahan Presiden Jokowi. Bahwa pencegahan (korupsi) yang harus diutamakan, uang negara harus diselamatkan dan kepercayaan masyarakat harus dijaga. Dan, insyaallah hari ini terwujud komitmen dengan launching Satgas Pencegahan Korupsi. Selamat Pak wali kota dan dan Pak Yusron, Inspektur Kota Probolinggo dan semua warga Kota Probolinggo. Kami mendukung upaya baik ini,” jelas Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Abul Chair.

Sementara itu, Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenkopolhukam RI, Irjen Pol Andry Wibowo, mengungkap laporan aduan cyber Pungli ke Menpolhukam menurun dari tahun 2020 hingga 2022.

“Mungkin ini ada hadirnya KPK, hadirnya polisi yang lebih baik, jaksa yang lebih baik, BPK yang lebih baik. Kemudian juga tentunya sosialisasi dan pembenahan sistem-sistem palayanan publik yang lebih baik mengakibatkan penurunan angka pelaporan dari sisi kami, Pungli,” ungkapnya.

Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata, menyampaikan bahwa kejujuran atau integritas sudah harus ada dan melekat pada setiap diri manusia. “Tahu bahayanya korupsi sehingga tidak mau melakukan. Kami mengajak peran serta dari para orang tua (pendidikan korupsi berbasis keluarga),” ujarnya.(kom/pix/gie)