Laki Jatim Soroti Jembatan Ambruk Meddelan Sumenep yang Tak Kunjung Diperbaiki

Memontum Sumenep – Sejak Juni 2022,  jembatan utama penghubung tiga desa, yakni Meddelan, Sendir dan Cangkreng, Kabupaten Sumenep, mengalami ambruk. Namun, hingga saat ini kapan kepastian pembangunan atau perawatan jembatan utama itu, masih belum ada tanda-tanda, Rabu (10/08/2022) tadi.

Realita itulah, yang mengundang perhatian aktivis Laskar Anti Korupsi Jawa Timur (Laki Jatim), Bagus Junaedy. Dengan alasan, disaat masyarakat tiga desa resah karena terisolasi dan harus jalan memutar, namun jembatan tersebut tetap dibiarkan ambruk.

“Lantas di mana jargon Bupati Sumenep ‘Bismillah Melayani’? Tidak adakah rasa peduli pemerintah akan keresahan dan kesulitan masyarakat, yang membutuhkan jalur transportasi utama itu. Apakah suara masyarakat hanya dibutuhkan di saat Pemilu atau Pilkada saja? Sesudah itu, suara masyarakat tak dibutuhkan?,” kata Edy-sapaan akrabnya.

Diungkapkan Edy, keluhan dan kritikan masyarakat yang terus bermunculan  silih berganti, harusnya segera direspon. Setidaknya, diberi kepastian kapan ada pembangunan atau apa.

“Awalnya, saya apresiatif dengan langkah tim Dinas PUTR Sumenep, yang turun meninjau lokasi jembatan ambruk. Hasil tinjauan pertama, belum ada perkembangan yang jelas. Lalu, Kepala Dinas PUTR turun langsung melakukan survei. Tapi ternyata, hingga kini tidak membuahkan hasil,” kata Edy.

Baca juga :

• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025
• Dukung Kegiatan Ponpes, Pemkot dan Kemenag Dampingi Pertumbuhan Ponpes
• Gelar Sarasehan Sambut Hari Santri, Pemkot Malang Tekankan Peran Santri di Era Digital
• Bea Cukai Malang, Pemkab Malang dan Forkopimda Musnahkan 6 Juta Batang Rokok dan Ratusan Liter Miras Ilegal
• Over Weight, Puluhan Personel Polres Trenggalek Lakukan Program Penurunan Berat Badan

Sebaliknya, lanjut Edy, sekarang hanya jawaban bersifat wacanais. Jawaban dialektika yang hanya cocok untuk panggung diskusi. Padahal, masyarakat butuh aksi nyata, jawaban kongkrit dan kapan proyek jembatan itu dibangun.

“Coba amati, Dinas PUTR beralasan bahwa timnya masih melakukan kajian termasuk kontruksi jembatan itu. Lalu Kadis PUTR kepada media juga menjelaskan akan melaporkan ke Bupati Sumenep, terlebih dahulu,” paparnya.

Padahal, lanjutnya, bukan itu yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat tidak butuh kosa kata dan jawaban ilmiah. “Yang dibutuhkan jawaban konkrit. Kapan jembatan mau dibangun? Mau realisasi mendahului PAK, APBD perubahan atau masih tahun depan? Lalu dananya bersumber dari APBD Sumenep, Provinsi atau APBN? Solusinya mau bangun jembatan alternatif atau bangun konstruksi jembatan utama? Semuanya sampai sekarang masih serba abu-abu,” beber Edy.

Jadi, kata pegiat anti korupsi ini, kalau model kebijakan pemerintah lelet, tidak tegas dan konkrit memberikan solusi, maka lambat laun kepercayaan masyarakat akan hilang pada pemerintah (public distrush). Kalau ini sampai terjadi, bukan kemajuan yang dicapai tetapi perlambatan ekonomi. (edo/gie)