Lantik 179 Pejabat di Lingkungan Pemerintahan. Ini Pesan Wali Kota

Memontum Probolinggo – Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, melantik 179 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Pelantikan ini merupakan implementasi penyederhanaan birokrasi penataan kelembagaan serta peralihan jabatan administrasi dalam jabatan fungsional, sesuai Permenpan-RB Nomor 28 Tahun 2019, Senin (28/06).

Baca Juga:

• 17 Kades di Krejengan Probolinggo Pimpin Perangkat Desa Ikuti Lomba Baris Berbaris
• Pj Wali Kota Probolinggo Meriahkan Gelaran Event Cokro Fair 2024
• HUT dan UMKM, Dekranasda Probolinggo Gelar Gebyar Merah Putih Fashion Show Batik, Bordir dan Payet

Dengan adanya kondisi pandemi Covid-19, tempat prosesi pelantikan kini dibagi menjadi 3 titik, seperti di rumah dinas walikota 11 orang, selebihnya 68 orang mengikuti secara virtual di Puri Manggala Bhakti dan 100 orang di gedung SMKN 1.

Walikota yang didampingi Sekda, drg Ninik Ira Wibawati, mengambil sumpah jabatan bagi perwakilan dalam pelantikan tersebut. Diantaranya, Yoyok Imam Siswahyudi, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.

Kemudian diurutan 179 ada Mohammad Yusup, yang sebelumnya sebagai pengelola keuangan di BPPKAD diangkat menjadi Lurah Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih.

Dalam sambutannya, Wali Kota menuturkan jika proses pembinaan dan pengembangan pola karier bagi seorang PNS, khususnya dalam jabatan bukanlah mekanisme yang mudah dan sederhana bagi pejabat pembina kepegawaian.

“Diperlukan adanya seleksi dari berbagai aspek, baik secara kualifikasi, kompetensi, kinerja maupun disiplin serta pertimbangan lain yang harus diperhatikan. Dengan begitu diperoleh figur PNS yang tepat dalam menduduki sebuah jabatan,” ujar Wali Kota.

Ia menjelaskan, jika jabatan administrator (setara dengan jabatan struktural eselon III). Sedangkan jabatan pengawas (setara dengan jabatan struktural eselon IV) memiliki peran penting terhadap jalannya pelayanan publik. Termasuk administrasi pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya teknis dan administratif.

“Pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Harapannya, bisa mewujudkan pemerintahan yang smart, ramping serta memangkas birokrasi agar tercipta kecepatan perizinan dan pelayanan bagi masyarakat,” harap orang nomor satu di kota mangga ini.

Menurutnya, salah satu target dari reformasi birokrasi ini adalah penyederhanaan birokrasi. Tujuannya mempercepat pelayanan, meningkatkan responsifitas, memangkas hierarki pengambilan keputusan yang terlalu panjang sehingga tercipta birokrasi yang dinamis, gesit profesional, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.

Walikota meminta kepada pejabat yang baru dilantik tersebut untuk memberikan ide kreatifnya dalam menghadapi permasalahan di lapangan di masa pandemi saat ini, termasuk membuat pakta integritas. Disamping itu ia juga berharap agar amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada pejabat yang baru dilantiknya benar-benar dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. (geo/ed2)