Mendagri Tito Dukung Rencana Pemkab Banyuwangi Buat Dana Abadi Daerah

Memontum Banyuwangi – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mendukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, untuk membuat Dana Abadi Daerah (DAD). Dukungan itu disampaikan Mendagri kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, saat di komplek Widyacandra, Jakarta, Rabu (08/10/2025) tadi.

“Kami sangat mendukung upaya Banyuwangi untuk menyusun Dana Abadi Daerah (DAD). Hal ini bisa menjadi buffer zone, bumper, untuk pembangunan daerah,” kata Mendagri Tito, yang saat itu juga didampingi oleh Plh Dirjen Keuangan Kemendagri Horas Maurits Panjaitan.

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu juga mengingatkan untuk melibatkan sejumlah pihak, dalam menyusun DAD. Diantaranya, seperti Aparat Penegak Hukum (APH).

“Misalnya, libatkan Kejaksaan untuk memberikan perspektif hukum. Sehingga, penyusunan DAD ini dapat sesuai aturan,” paparnya.

Baca juga :

Lebih jauh Mendagri Tito juga mengapresiasi, langkah inovatif Banyuwangi tersebut. Hal tersebut bisa menjadi terobosan, di tengah keterbatasan ruang fiskal saat ini. “Banyuwangi adalah salah satu role model di mata saya, khususnya daerah kabupaten. Karena tidak pernah habis energinya untuk berinovasi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk menyampaikan tentang rencana penyusunan Dana Abadi Daerah tersebut yang nantinya akan diperuntukkan bagi pembangunan. “Kami melakukan konsultasi khusus dengan Pak Menteri untuk penerapan dana abadi bagi pembangunan di Banyuwangi,” ungkapnya, seusai acara dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah Banyuwangi Guntur Priambodo dan sejumlah kepala dinas terkait.

Dana Abadi Daerah tersebut, tambah Bupati Ipuk, diproyeksikan berasal dari penjualan saham Pemkab Banyuwangi, di tambang emas Tumpang Pitu yang dikelola oleh PT Bumi Sukses Indo (BSI). Hasil penjualan sebagian saham itu, nantinya akan dialokasikan untuk Dana Abadi Daerah.

“Jadi, uang hasil penjualan tidak langsung dihabiskan. Tapi, penambahan nilai dari hasil Dana Abadi itulah yang akan dijadikan sebagai stimulus pembangunan daerah,” ungkap Bupati Ipuk. (kom/bwi/sit)