Menteri Perdagangan Resmikan Unit Metrologi Legal Disperindag Lamongan

Memontum Lamongan — Unit Metrologi Legal (UML) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lamongan masuk dalam 12 kabupaten dan kota di Indonesia yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, di EL Royal Hotel Bandung, Jawa Barat, Kemarin, (23/3/2018) lalu.

“Alhamdulillah UML Kabupaten Lamongan telah diresmikan oleh Mendag secara langsung di Bandung bersama 12 kabupaten/kota se-Indonesia,” kata Kepala Disperindag Kabupaten Lamongan Mohammad Zamroni. Minggu (25/3/2018)

Dikatakan, Zamroni, UML ini akan sangat bermanfaat dalam hal melindungi konsumen dan mengajak pedagang Lamongan untuk senantiasa jujur dalam berdagang.

“Unit Metrologi Legal ini akan memudahkan Disperindag Lamongan untuk melakukan legalisasi UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya),” terangnya. Menurutnya, selama ini Disperindag Kabupaten Lamongan selalu bekerjasama dengan unit Metrologi wilayah lain atau BSML Jogja, sehingga banyak mengalami hambatan untuk melakukan tera ulang. Maka, dengan berdirinya lembaga legal untuk penera alat ukur ini tentu akan memudahkan pedagang dan memudahkan warga untuk memastikan timbangan pedagang telah sesuai standar.

“Adanya UML di Lamongan untuk melegalisasi alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang digunakan pedagang, juga seirama dengan perkembangan pertanian dan industri di Kabupaten Lamongan yang terus di pacu oleh Bapak Bupati Lamongan Fadeli,” tuturnya.

Tak hanya itu, Zamroni menuturkan UML Kabupaten Lamongan yang baru saja diresmikan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita ini, akan melayani tera alat ukur meteran air, meteran BBM, timbangan dan lainnya.

“Terutama alat ukur SPBU, pedagang emas, daging dan sebagainya, termasuk timbangan ikan juga. Dengan UML ini ukur di seluruh Lamongan akan semakin tertib,” tutur Zamroni yang juga mengatakan dengan diresmikannya UML ini maka Lamongan bisa sejajar dengan 122 kabupaten dan kota di Indonesia yang telah memiliki UML.

“Dari 508 kabupaten dan kota se-Indonesia hanya ada 110 yang punya UML. Dan dengan diresmikannya 12 kab kota se-Indonesia oleh Pak MenterI jadi total 122 kabupaten dan kota yang punya UML,” pungkasnya. (ifa/zen/nay)