Miris dengan Kondisi Pemerintahan Bondowoso, Wabup Minta Semua Pihak Gelar Sumpah Pocong

Memontum Bondowoso – Perselisihan demi perselisihan yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Bondowoso, mengundang reaksi Wakil Bupati Bondowoso, H Irwan Bahtiar Rahmat. Maklum, dari beberapa perselisihan itu, akhirnya harus berujung laporan kepada aparat penegak hukum (APH) di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Terbaru atau mengawali tahun 2022, beberapa waktu lalu, Bupati Bondowoso melalui kuasa hukumnya, melaporkan Ketua DPRD Bondowoso ke Polres. Pelaporan yang dilayangkan, adalah dugaan tuduhan jual-beli jabatan.

Tidak berselang lama atau di Maret 2022 ini, unsur pimpinan DPRD Bondowoso, yang diantaranya Ketua dan Wakil, melaporkan politisi PPP ke Polres Bondowoso. Sangkaan yang diadukan, adalah mengenai tudingan bahwa DPRD Bondowoso, bermain proyek.

Mensikapi sejumlah kemelut yang notobenenya tidak jauh dari partai itulah, Wabup Bondowoso, pun mengaku miris. Karenanya, Ketua DPC PDIP Kabupaten Bondowoso, ini mendorong agar semua pihak menggelar sumpah pocong massal, agar seluruh trouble atau masalah saling tuduh segera berakhir.

Baca juga :

• Pemkab dan Bea Cukai Malang Gencarkan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Via Kesenian Bantengan
• Antisipasi Keramaian Penumpang saat Pelantikan Presiden, PT KAI Commuter Perbanyak Toilet dan Kipas Kabut
• Diserang Kabar Miring, Dukungan Masyarakat untuk Abah Anton Makin Menguat
• Sekda Kota Malang Ingatkan Pentingnya Peran Arsitek Lanskap dalam Pembangunan Berkelanjutan
• Peringati Hari Jadi, Pemkab Gelar Jombang Culture Carnival yang Diikuti 40 Peserta

“Siapapun yang merasa atau teridikasi melakukan tuduhan, sebagaimana seperti jual-beli jabatan, baiknya sumpah pocong saja. Biar Allah SWT, yang memberikan hukuman,” ujar Wabup Irwan, Jumat (18/03/2022).

Dikatakannya, harusnya dalam pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, itu berjalan beriringan. Sehingga, seluruh visi dan misi yang dicita-citakan, bisa tercapai. Dengan begitu, masyarakat bisa menikmati hasilnya.

Tetapi yang terjadi sekarang, lanjutnya, jangankan legislatif, dirinya sebagai Wabup, pun acapkali ditinggalkan. Dampaknya seperti sekarang ini, visi dan misi tidak tercapai, sehingga masyarakat tidak bisa menikmati hasil pembangunan. Bahkan, sekarang pemerintahan bernasib su’ul hotimah. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi. Baik antara bupati dengan Wabup atau antara eksekutif dengan legilstif.

“Walaupun saya tidak dilibatkan dalam menakhodai pemerintahan, pada akhir-akhir ini, tetapi saya tetap merasa malu. Karena, banyak janji politik kami tidak bisa dirasakan oleh masyarakat,” keluh Wabup Bondowoso. (sam/zen/sit)