MUI Bondowoso Dorong Pemkab Gencarkan Sosialisasi PMK

Memontum Bondowoso – Pengurus MUI Cabang Bondowoso, Rusdi Hasan, meminta pemerintah daerah gencarkan sosialisasi PMK ke peternak dan pemilik sapi. Langkah ini, untuk meminimalisir penyebaran sekaligus mewanti-wanti keresahan peternak menjelang Idul Adha.

“Pemerintah wajib memberitahu kepada peternak sapi, tentang apa itu PMK dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Sehingga, peternak menjadi kian paham,” kata Rusdi-sapaannya, Jumat (27/05/2022) tadi.

Mantan anggota DPRD itu juga mengatakan, bahwa di Bondowoso statusnya masih tertular. Sehingga, pemerintah harus bergerak cepat untuk mengantisipasi sebelum Bondowoso berstatus wabah. Salah satunya, meminta untuk mengantisipasi masuknya hewan ternak dari luar kota ke Bondowoso. Mengingat, tidak lama lagi akan masuk Hari Raya Idul Adha.

“Meskipun Bondowoso masih dalam zona aman, saya harap pemerintah betul-betul untuk mencegah kemungkinan yang lebih parah,” ujarnya.

Baca juga :

• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025
• Dukung Kegiatan Ponpes, Pemkot dan Kemenag Dampingi Pertumbuhan Ponpes
• Gelar Sarasehan Sambut Hari Santri, Pemkot Malang Tekankan Peran Santri di Era Digital
• Bea Cukai Malang, Pemkab Malang dan Forkopimda Musnahkan 6 Juta Batang Rokok dan Ratusan Liter Miras Ilegal
• Over Weight, Puluhan Personel Polres Trenggalek Lakukan Program Penurunan Berat Badan

Ditambahkan Rusdi, MUI bersama LPPNU, siap untuk bekerjasama dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat agar paham masalah PMK. Karena, ini merupakan berkewajiban MUI dan LPPNU, dalam memberikan sosialisasi masyarakat.

“Terutama, tindakan nyata. Misalkan seperti penyemprotan. Penyebab masuknya virus, ini bukan hanya berasal dari hewan ternak. Bisa jadi, juga berasal dari kendaraan transportasi hewan ternak, kebersihan kandang dan pola makan yang diberikan oleh peternak,” jelasnya.

Untuk biaya sosialisasi, Rusdi menyarankan pada pemerintah menggunakan Dana Tanggap Darurat atau Dana Taktis. Dana tersebut, harus dikeluarkan mengingat yang terjadi saat ini adalah emergency.

“Seandainya terdapat kerugian yang dialami peternak, pemerintah juga bisa mengeluarkan dan memanfaatkan dana tersebut,” terangnya. (zen/sit)