Mutasi Jabatan akan Dilakukan Setelah Adanya Sekda Definitif

Mutasi Jabatan Tidak Boleh Dikaitkan dengan Dukungan Pilkada

Memontum Bondowoso – Salah satu pengurus DPW PPP Jawa Timur, KH. Imam Thahir menegaskan bahwa persoalan mutasi jabatan yang sempat menjadi perbincangan publik dan bahkan mengemuka sebagai sebuah aspirasi yang dimotori oleh Drs. H. Samsul Hadi Merdeka beberapa waktu yang lalu hendaknya dinilai sebagai hal yang wajar.

Menurut Imam Thahir, dalam penataan birokrasi, Bupati dan Wakil Bupati nantinya pasti akan melihat persoalan tersebut secara secara utuh dan tidak parsial. Ia juga mengharapkan agar mutasi jabatan tidak boleh dilihat dan dikaitkan dengan proses pilkada kemarin melainkan harus melihat melalui alasan yang rasional dan sesuai dengan aturan dan etika birokrasi.

KH. Imam Thair

“Aspirasi dari masyarakat itu wajar dan itu bukan sebagai sebuah intervensi. Masalah mutasi pasti nanti akan dibahas secara utuh dan tidak berkaitan dengan persoalan dukung mendukung di Pilkada. Kalau masalah mutasi dikaitkan dengan masalah Pilkada, maka selamanya masalah mutasi tidak akan pernah selesai,” terangnya ketika dikonfirmasi Memo X, Selasa.

Imam Thahir juga menegaskan bahwa nantinya, Bupati dan Wakil Bupati akan menampung dan mengkaji seluruh aspirasi yang masuk sebagai sebuah masukan dan pertimbangan namun tidak akan menjadi sebuah keharusan aspirasi itu dijadikan sebuah tolok ukur mengambil kebijakan.

“Banyak hal yang harus menjadi tolok ukur mutasi jabatan diantaranya adalah yang utama kinerja birokrasi yang baik. Meskipun aspirasi kuat untuk memutasi seseorang akibat efek Pilkada misalnya sementara kinerja birokrasi ini baik, maka mutasi tidak menjadi penting dilakukan. Jika mutasi dilakukan berdasarkan pilkada, maka ini akan runyam,” ujarnya.

Ia juga berharap agar Bupati tidak tergesa-gesa melakukan mutasi tanpa pertimbangan yang matang. “Jangan kesusu mengganti, jika pejabat itu masih bisa dan mampu bekerja dengan baik untuk apa diganti. Sama dengan ban mobil, kalau bannya masih baik buat apa diganti dengan ban serep,” katanya.

Terkait soal posisi Plt Sekda, Imam Thahir menilai wajar jika saat ini ada beberapa pihak yang melakukan lobi sana sini untuk merebut kursi Sekda hingga Sekda Definitif. “Plt Sekda itu kan ada batasannya, maka jika memang sudah tiba saatnya diganti ya silahkan dilakukan pergantian. Jika sudah sampai ya lakukan pergantian, selama belum ya buat apa juga”,’jelasnya. (cw-1/ono)

Laman: 1 2