Politik

Pansus LKPj DPRD Trenggalek Gelar Rapat Kerja bersama TAPD

Diterbitkan

-

PANSUS: Suasana rapat kerja Pansus LKPj Bupati Trenggalek tahun 2023 dengan TAPI di Aula Kantor DPRD. (memontum.com/mil)

Memontum Trenggalek – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Trenggalek tahun anggaran 2023 mulai dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPI). Dalam pembahasan perdana ini, Pansus menyebut dari 18 indikator capaian, ada tiga indikator belum disajikan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj Bupati Trenggalek tahun 2023, Sukarudin, menyebut bahwa dari 18 indikator kemampuan ada tiga indikator yang belum disajikan. “Hari ini kita melaksanakan rapat kerja perdana yang mana pembahasannya soal pelaksanaan APBD tahun 2023 lalu. Tadi kita tahu, sudah dijelaskan oleh Kepala Bappeda Trenggalek bahwa dalam penjelasan dan presentasinya belum dilengkapi data yang ada,” katanya, saat dikonfirmasi, Kamis (28/03/2024) tadi.

Bahkan, pihaknya menyoroti ada delapan indikator capaian mulai tahun 2022 yang mana hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Padahal, indikator pencapaian tersebut masuk dalam visi Bupati Trenggalek.

“Tadi kami juga meminta Bappeda untuk persentasi dan meminta beberapa penyajian data dimana ada beberapa hal yakni penjabaran APBD 2023 di luar R-APBD,” tambah Sukarudin.

Advertisement

Baca juga :

Ini dimaksudkan, ujarnya, untuk melihat apa saja kegiatan yang di laksanakan dan juga untuk menyikapi dasar pelaksanaan kegiatan. Mengingat, dalam proses kegiatan harus mencerminkan pelaksanaan sesuai RKPD yang telah dibuat.

“Dari data capaian dan indikator, ada sebanyak 18 indikator dalam laporan LKPJ. Namun, dari 18 data yang disampaikan ada tiga pencapaian data yang belum ada. Sedangkan untuk 15 data sudah disajikan pencapaian kinerjanya. Selanjutnya tiga indikator yang belum disajikan akan disampaikan dalam rapat selanjutnya,” jelasnya.

Alasan data pencapaian kinerja tersebut diminta untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan itu tadi karena ada target yang harus diukur. Juga dalam pelaksanaannya, dari LKPJ 2022 hingga hari ini masih tersisa dan belum di tindaklanjuti ada delapan indikator.

“Untuk permasalahan itu, nantinya Pansus akan memanggil OPD terkait serta meninjau pencapaian yang harus ditindaklanjuti,” papar politisi PKB ini. (mil/sit)

Advertisement
Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Lewat ke baris perkakas