Pansus RPJMD Sumenep Dorong Sektor UMKM dan Proporsional Anggaran

Memontum Sumenep – DPRD Sumenep bersama pihak eksekutif membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pembahasan cukup alot dan berlangsung beberapa hari di Gedung Graha Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Kamis (28/07).

Ditengah pandemi Covid-19 ini, pihak Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sumenep bersama eksekutif terlibat pembahasan serius.  Lantaran selama 5 tahun kedepan, proyeksi pembangunan Sumenep dan ploting anggarannya dibahas. Itu jelas menentukan masa depan Sumenep.

Baca Juga:

• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN
• Cari 15 Orang ABK Kapal Putra Sumber Mas, Basarnas Kerahkan Dua Kapal di Perairan Sumenep

Menurut Ketua Pansus RPJMD, Dul Siam,  ada beberapa prioritas yang dikupas dalam rapat pansus bersama eksekutif itu. Dalam RPJMD itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mendesain kebijakannya untuk mewujudkan visi, misi dan program pembangunannya selama 5 tahun kedepan.

“Diantara perioritas itu terkait peningkatan ekonomi masyarakat dengan memperkuat sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan produk-produk lokal. Kedepan, sektor ini jadi prioritas karena bagian dari geliat ekonomi kerakyatan. Sehingga para wirausahawan dan para enterpreunership ikut berkecimpung untuk menggairahkan perekonomian,” kata Dul Siam.

Jika, lanjut Dul Siam, sektor riil ini dikelola dengan baik, diarahkan secara matang dan disupport juga dari sisi pendanaan, bukan tidak mungkin ke depan akan menghasilkan produk-produk unggulan. Apalagi Pemkab Sumenep sangat ambisius membangun dan menghidupkan sektor UMKM ini. “Ya, kita dorong agar alokasi pendanaan untuk UMKM juga fantastis,” ujarnya.

Prioritas lainnya, kata pentolan politisi PKB ini, soal problem klasik. Yakni pemerataan sektor pembangunan antara daratan dan kepulauan. Adanya ketimpangan pembangunan itu tentu lantaran alokasi anggaran yang tidak proporsional.

“Selama 5 tahun kepemimpinan pemerintahan sebelumnya, ploting anggaran pembangunan hanya berkisar 20 – 30 persen. Dengan kata lain, sekitar 70 persen anggaran pembangunan diperuntukkan untuk daratan. Jadi wajar kepulauan banyak kerusakan soal infrastruktur pembangunannya,” ungkap politisi kepulauan ini.

Pansus RPJMD menilai, hasil evaluasi komposisi anggaran selama 5 tahun memang tidak proporsional. Padahal, luas wilayah daratan dan kepulauan hampir sama. Daratan seluas 54 persen, sisanya 46 persen luas kepulauan. Ini kan hampir sama luasnya, hanya selisih luas 10 persen.

“Proyeksi Pansus RPJMD meminta eksekutif untuk melakukan revisi atau penyempurnaan draft RPJMD tersebut. Ya, idealnya 60 persen alokasi anggaran pembangunan untuk daratan, sisanya 40 persen untuk kepulauan,” beber Ketua Komisi III ini.

Sebab, lanjut dia, masuk skala prioritas pembangunan dalam draft RPJMD itu terkait pembangunan proyek jalan lingkar. “Nah, ini harusnya sebagian dialihkan untuk anggarannya ke kepulauan. Kan itu juga masuk dalam visi-misi Bupati Sumenep,” timpalnya.

Selain itu, Kata politisi senior ini, masuk prioritas pembahasan RPJMD yakni soal target Pendapan Asli Daerah (PAD). Hasil evaluasi periode pemeritahan sebelumnya, target PAD tidak cukup signifikan. Selalu meleset dari target. Yakni pada 2016 lalu, PAD hanya sekitar Rp 200 milyar, pun demikian hingga akhir 2020 sekitar Rp 200 milyar lebih. Artinya berkisar di angka 5 persen.

Pansus RPJMD lantas menilai secara realistis, tidak mematok target PAD terlalu muluk-muluk. Jika pemerintahan periode sebelumnya target PAD 15 persen per tahun. Maka periode Pemerintahan Fauzi – Eva, target PAD turun jadi 5 persen saja. “Penyumbang PAD Sumenep terbesar selama ini yakni sektor BLUD RSUD dan Jaring Kesehatan Nasional (JKN) seperti dana kapitasi yang mencapai sekitar Rp 160 Milyar. Tapi dana itu tidak bisa dialihkan ke sektor lain, itu masalahnya. Jadi dana ratusan milyar itu sudah khusus peruntukkannya, tak bisa diotak atik lagi,” beber politisi kalem ini. (edo/ed2)