Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Bupati Sampaikan Jawaban Pandangan Fraksi terhadap Raperda Perubahan Anggaran dan Belanja

Memontum Malang – DPRD Kabupaten Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda ‘Penyampaian jawaban Bupati Malang atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malang tahun 2022 dan Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023’, Senin (19/09/2022) siang. Dalam paripurna itu, hadir langsung Bupati Malang, HM Sanusi, Forkopimda dan OPD. Sementara dari legislatif, hadir Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi bersama Wakil Ketua.

Mengawali paripurna, Bupati Sanusi yang membacakan langsung penyampaian jawaban, mengatakan bahwa atas saran, himbauan dan tanggapan fraksi-fraksi DPRD, maka berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka mencapai kemandirian daerah. Salah satunya, dengan memperbesar peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD.

Kemudian, tambah Sanusi, guna mencapai efektifitas dan efisiensi atas realisasi APBD, tentunya sangat bergantung dari proses perencanaan yang tepat, matang dan konsisten. Mulai dari penyusunan RKPD sampai dengan APBD. “Berkaitan dengan progres positif terhadap penanganan pandemi Covid-19, merupakan wujud keberhasilan bersama seluruh komponen yang ada di Kabupaten Malang,” ujar Bupati Sanusi.

Selanjutnya, tambah bupati, berkaitan dengan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan DPRD Kabupaten Malang terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2023, yang mengangkat tema Pembangunan Pariwisata Kreatif (pariwisata dan industri kreatif) Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal.

Masih menurut Bupati Sanusi, terhadap saran pendapat dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan masing-masing fraksi, maka dapat dijelaskan berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada poin 1 (satu) dan juga pertanyaan dari Fraksi Nasional Demokrat pada poin 1 (satu), dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang akan terus berupaya memperketat analisis belanja dalam mengalokasikan belanja daerah pada APBD.

Baca juga :

• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025
• Dukung Kegiatan Ponpes, Pemkot dan Kemenag Dampingi Pertumbuhan Ponpes
• Gelar Sarasehan Sambut Hari Santri, Pemkot Malang Tekankan Peran Santri di Era Digital
• Bea Cukai Malang, Pemkab Malang dan Forkopimda Musnahkan 6 Juta Batang Rokok dan Ratusan Liter Miras Ilegal
• Over Weight, Puluhan Personel Polres Trenggalek Lakukan Program Penurunan Berat Badan

Kemudian, menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada poin 2 (dua) dan juga pertanyaan dari Fraksi Nasional Demokrat pada poin 3 (tiga), bahwa upaya percepatan penyerapan anggaran secara intensif terus dilakukan kepada Perangkat Daerah. Sementara untuk kajian berbasis data potensi, sudah dilakukan secara bertahap melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mendukung peningkatan potensi PAD.

“Berkaitan dengan tema pembangunan tahun 2022 dan 2023 dan dalam rangka pemulihan ekonomi di Kabupaten Malang, tentunya integrasi program dan kegiatan lintas sektor dan lintas bidang sangat dibutuhkan. Kami, sependapat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, bahwa pembangunan perlu dilakukan di berbagai sektor terutama yang menyangkut pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kesehatan selaras dengan prioritas nasional,” ujar Sanusi.

Masih menurut bupati, terkait arah pengembangan infrastruktur untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Lalu, sepakat bahwa pembangunan infrastruktur maupun sektor-sektor lain seperti sektor ekonomi, pemberdayaan, sosial, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya, perlu mendapat prioritas yang seimbang melalui pengalokasian anggaran yang proporsional.

“Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan tetap menjadi perhatian dan prioritas bersama untuk ditingkatkan, guna pemenuhan Standar Nasional dan Standar Nasional Pendidikan. Sementara dalam rangka mengantisipasi meningkatnya angka inflasi sebagai dampak yang bersifat multiplier effect dari kenaikan BBM, beberapa hal yang dapat dilakukan seperti memperkuat kinerja Tim Pengendali Infllasi Daerah (TPID), mengaktifkan satgas pangan, mengefektifkan Gerakan Menanam Tanaman untuk mencukupi ketersediaan pangan mulai dari keluarga, melakukan upaya pemberdayaan UMKM melalui Program Pemberdayaan maupun Program Pengembangan UMKM. (sit/adv)