Pemkab Bondowoso Gelar Sosialisasi Pilkades 2021

Memontum Bondowoso – Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, menggelar sosialisasi Pilkades di Aula Sabha Bina Praja 1 Pemkab Bondowoso, Senin (28/06) tadi.

Kepala DPMD Bondowoso, Haeriyah Yulianti, mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan bekal kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar segera membentuk Panitia Pilkades. “Kegiatan ini tentang apa saja yang akan panitia lakukan dan peran BPD, dalam pelaksanaannya,” katanya saat dikonfirmasi.

Baca juga:

• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
• Tingkatkan Kamseltibcar Lantas, Polres Trenggalek Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Semeru 2024
• Kombes Pol Nanang Jabat Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Buher Jabat Dirreskrimsus Polda Jatim

Menurutnya, BPD sangat berperan dalam pelaksanaan Pilkades. Di mana, BPD mempunyai peran, seperti mulai dari pembentukan panitia sampai pada tahap pelaksanaan Pilkades.

“Sehingga, saya rasa perlu disosialisasikan. Insyaallah, sosialisasi ini juga akan ditindaklanjuti oleh tim tingkat kecamatan. Ketika panitia di tingkat desa sudah terbentuk,” urainya.

Kendati demikian, pihaknya menekankan kepada BPD, agar dapat melaksanakan tugasnya. Yakni, pelaksanaan Pilkades serentak 2021, hingga pada proses pelantikan Kades (Kepala Desa) terpilih.

“Sampai ke proses pelantikan. Jadi, penekannya lebih kepada peran mereka, tugas dan tanggung jawab BPD terhadap pelaksanaan Pilkades serentak,” tegasnya.

Haeriyah mengaku, untuk pembentukan panitia sendiri, dilakukan awal bulan Juli 2021 ini. Jadi, itu sudah dilakukan pembinaan pembentukan di tingkat desa.

Dijelaskannya, untuk teknis pembentukan panitia tersebut dipilih melalui rapat BPD. Sebaliknya, bukan melalui pendaftaran. “Untuk teknisnya, bisa langsung ke BPD. Karena ini merupakan ranahnya BPD,” katanya.

Dalam pelaksanaan Pilkades serentak 2021 ini, katanya, tidak boleh menarik sumbangan dari masyarakat. Karena dalam pelaksanaannya murni dibiayai APBD.

“Untuk hal-hal yang lain, boleh didanai dari dana desa. Seperti, untuk Prokes (protokol kesehatan),” tegas Haeriyah. (dul/ed2)