Pemkab Cairkan Dana Parpol

Jember, Memo X–Sesuai ketentuan, Pemkab Jember mencairkan dana bantuan bagi partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Pencairan ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader partai untuk pembangunan Jember.

“Karena sejatinya sumberdaya manusia partai yang akan mendongkrak suara partai, yang akan memajukan bangsa ini dari sisi politik,” tutur Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR dalam sambutannya sebelum penyerahan dana parpol di Pendopo Wahyawibawagraha beberapa waktu lalu. Penyerahan bantuan dana partai politik diikuti oleh enam partai politik yang memiliki kursi di DPRD Jember. Partai politik itu antara lain, Partai Nasdem, PAN, Hanura, PKB, Golkar, dan PKS.

Bupati menjelaskan, enam partai ini yang telah menyelesaikan persyaratan administrasi. Sementara empat partai lainnya masih dalam proses. Mereka ini yakni PDIP, Gerindra, Demokrat, dan PPP.  Dana bantuan parpol ini berasal dari uang rakyat, karena itu diharapkan tidak terjadi masalah pada kemudian hari. Dasar hukum bantuan dana bagi parpol berdasarkan Undang-Undang Partai Politik (UU No 2/2008) dan perubahannya (UU No 2/2011) menyebut tiga sumber keuangan partai politik: iuran anggota, sumbangan individu dan badan usaha, serta bantuan negara. Bantuan negara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk partai tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk partai tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Undang-undang menentukan kriteria partai yang berhak mendapat bantuan, yaitu partai yang memiliki kursi di DPR/DPRD. Pemerintah akan menyesuaikan kenaikan bantuan keuangan persuara sah dari Rp.108 menjadi nilai per suara sah tingkat pusat sebesar Rp1.000. Sedangkan ditingkat propinsi dan kabupaten/kota, penyesuaian kenaikan bantuan keuangan per suara sah didasari beberapa hal.

Penggunaan dana tersebut telah ditentukan, yakni 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen digunakan sebagai operasional partai. Selain soal dana partai, Bupati Faida juga menyinggung agenda politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Menyitir pernyataan almarhum tokoh nahdliyin, Gus Dur, Bupati Faida menegaskan pentingnya menjunjung tinggi kemanusiaan. “Jika ada yang lebih penting dari politik yaitu kemanusiaan. Persatuan dan kesatuan juga harus dijaga. Mari kita perbaiki pembelajaran politik di wilayah kita ini dengan pembelajaran politik yang edukatif, bukan yang memecah belah dan adu domba,” ujarnya.

Lebih jauh diungkapkan Bupati Faida, ajaran Islam menerangkan bahwa dalam perang saja tidak boleh menebar fitnah. “Apalagi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, yang jelas-jelas bukan perang. Yang diperbolehkan adalah siasat,” ujarnya di hadapan enam ketua dan bendahara serta sejumlah pengurus partai politik. (ren/min)