Pemkot Batu Terbitkan Surat Edaran Pelaksanaan Karnaval

Memontum Kota Batu – Pemerintah Kota Batu menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 301/2446/422.205/2023 tentang pelaksanaan karnaval agar masyarakat tidak merasa terganggu. Sebab, selama pelaksanaan karnaval di sejumlah desa di Kota Batu, berjalan hingga dini hari dengan ditambah sound system yang terlalu keras.

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan tujuan diterbitkannya SE tentang karnaval ini untuk mencoba mencari solusi agar kegiatan karnaval yang hanya berlangsung setahun sekali ini bisa tetap terlaksana. Tetapi, tidak sampai mengganggu masyarakat saat istirahat.

“Pemkot Batu mengeluarkan pedoman pelaksanaan karnaval berupa SE nomor 301/2446/422.205/2023 tentang pelaksanaan karnaval,” terangnya, Jumat (25/08/2023) tadi.

Dalam SE itu, ujarnya, ada delapan poin yang dijabarkan. Pertama para peserta harus memperhatikan etika, budaya dan kesopanan. Kedua, tidak berlebihan dalam menggunakan sound system. Gunakan kendaraan pick up atau sejenisnya, bukan truck atau sejenisnya.

Baca juga:

• Soroti Prodamas, Calon Wali Kota Kediri Bunda Fey Sebut Program Kesejahteraan Masyarakat Harus Lanjut
• Tingkatkan Nilai Keislaman Pelajar, Pemkab Banyuwangi Kembali Gelar FAS
• Kunjungi Kelurahan Manisrenggo, Bunda Fey juga Beri Perhatian Khusus untuk Penyandang Disabilitas
• Datangi Pasar Oro-Oro Dowo, Abah Anton-Dimyati Disambut Yel-Yel Menang Total
• Pj Wali Kota Malang Dukung Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petugas Pilkada 2024

Poin selanjutnya, para peserta dilarang menyalakan petasan, membawa senjata tajam serta minuman keras atau Narkoba. Lalu di poin keempat, membatasi jumlah peserta. Maksimal karnaval harus selesai pukul 21.00.

Tujuannya, agar tidak mengganggu aktivitas dan waktu istirahat masyarakat.

Poin kelima, tidak melaksanakan karnaval pada hari Sabtu dan Minggu. Serta, tidak menggunakan atau menutup jalan protokol provinsi atau kota. Bertujuan agar tidak mengganggu jalur logistik dan wisatawan yang tengah berlibur ke Kota Batu.

“Untuk poin dua sampai dengan poin kelima, dibuatkan surat pernyataan. Di sini ada kesanggupan panitia dan peserta. Apabila terbukti melanggar, akan dihentikan kegiatannya oleh instansi terkait. Seperti Polres Batu, Satpol PP Kota Batu, camat dan kepala desa atau lurah,” ujarnya.

Sebelum pelaksanaan karnaval, tegas Aries, panitia juga wajib mengajukan izin ke Polres Batu dan Dinas Perhubungan Kota Batu. Dalam pengertian, perizinan ini terkait rute juga jumlah peserta.

“Utama disini karnaval dengan penggunaan sound system yang terlalu keras. Dimana ini bukan budaya kita. Apalagi bisa mengganggu masyarakat saat jam istirahat. Karena berlangsung sampai larut malam hingga dini hari. Untuk itu harus dirubah dan ditegaskan,” tegasnya. (put/gie)