Pemkot Blitar Terima Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi

“Jadi program yang diusulkan itu masuk prioritas apa tidak. Memang tidak semua Kota/Kabupaten mengakumodir prioritas provinsi maupun nasional, karena petensinya terbatas sesuai kemampuan masing-masih Kota/Kabupaten”, jelasnya.

Pemerintah Kota Blitar menurut Jatmiko, dalam menyusun RKPD berdasarkan isu-isu strategis berdasarkan evaluasi RKPD 2016. Selanjutnya dari isu strategis tersebut, program prioritas apa yang akan dimunculkan.

“Ada beberapa program prioritas yang dimunculkan di RKPD 2018, yang mana program prioritas itu untuk bisa tercapai secara efektif dan efisien terkait dengan penganggaran. Jadi tidak semua program harus kita biayai, namun yang skala prioritas yang kita utamakan, karena keterbatasan anggaran”, tandasnya.

Dari prioritas penganggaran dan juga program prioritas tersebut, untuk bisa mencapai efektifitas dan efisiensi perlu inovasi.

“Jadi inovasi apa yang dilakukan di tahun 2018 ini untuk mempercepat capaian program prioritas untuk bisa mempercepat capaian visi misi dari RPJMD Kota Blitar 2016-2021”, jelasnya.

Disampaikan Djatmiko, dari pembangunan partisipatif yang dinilai terkait dengan kondisi makro yaitu terkait dengan indek pembangunan manusia.

“Penilaian kita terkait dengan indek pembangunan manusia. Dari situ komitmen Pemerintah Daerah terhadap indek pembangunan manusia ada tiga faktor yaitu, kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat”, terangnya,

Sementara partisipasi masyarakat terkahadap perencenaan pembangunan sampai evaluasi selama ini, bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD melalui musrenbang dari musyawarah tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan.

“Program perencanaan itu mulai dari bottom up, yaitu program usulan mulai musyawarah tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Dari situ berapa aspirasi yang bisa diakumodir Pemerintah Kota melalui program kegiatan 2018”, pungkasnya. (jar/hms)

Laman: 1 2