Pemulihan Ekonomi, Wali Kota Malang Sinergikan Penguatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Memontum Kota Malang – Sinergi Penguatan Inklusi dan Literasi Keuangan dalam momentum pemulihan ekonomi, menjadi pembicaraan utama Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam acara sarasehan bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Malang, di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Jumat (30/09/2022) tadi. Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu, menyampaikan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi di Kota Malang, mulai tumbuh signifikan. Karena itu, perlu adanya pemantapan pemulihan ekonomi.

“Pemantapan pemulihan ekonomi itu tentu dengan penguatan peran UMKM dalam Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah, kerjasama dan kemitraan, penciptaan lapangan kerja, jaga stabilitas harga bahan pokok, dan kemudahaan berusaha dan penguatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD),” jelas Wali Kota Sutiaji dalam paparannya.

Disampaikannya, bahwa PAD Kota Malang di tahun 2023 nantinya bisa mencapai pendapatan Rp 1,5 miliar. Sehingga, bisa menuju kota yang mandiri fiskal. Hal itu bisa didapatkan melalui pendapatan pajak.

“Karena Kota malang ini Kota perdagangan dan jasa maka kita kuatkan itu untuk menambah pendapatan daerah,” lanjutnya.

Tentunya, dalam momentum pemulihan ekonomi ini juga banyak tantangan dan ketidakpastian. Sehingga, menurutnya dibutuhkan kolaborasi hexa helic. Baik dari masyarakat, pemerintahan, dunia usaha, perbankan jasa keuangan, media, dan para akademisi.

“Sudah bukan zamannya bersaing semata, ini saatnya beradaptasi dengan menggabungkan kekuatan dalam bersinergi,” katanya.

Baca juga:

• Pj Wali Kota Batu Launching 11 Aksi Perubahan PKA LAN Makassar Angkatan VI/2023
• Jembatan Penghubung Kelurahan Diperbaiki, Warga Manfaatkan Getek untuk Sebrangi Sungai
• Perubahan Suhu Ekstrim, Dinkes Kota Malang Beri Imbauan 
• Kawasan Hutan Pinus Dusun Ketro Trenggalek Kobarkan Api
• Urai Kemacetan, Dishub Kota Malang Rencanakan Pengembangan SAUM Terintegrasi Malang Raya

Sementara itu, Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuri, juga menyampaikan bahwa acara sarasehan tersebut digelar guna untuk menyeimbangkan dari sisi kebijakan pemerintahan, sisi bisnis perbankan, dan juga sisi perlindungan konsumen.

“Jadi tiga aspek itu yang kita orkestrasi jadi satu ramuan. Kalau perbankan mau ngomongin bisnis juga bisa melihat apa yang menjadi policy (kebijakan,red) dari sisi pemerintah daerah, kemudian kalau bank atau lembaga Jasa Keuangan juga melihat dari sisi perlindungan konsumen. Jadi tidak semata-mata melihatnya hanya sebuah bisnis,” ungkap Sugiarto.

Menurutnya, sejauh ini tidak ada sesuatu yang perlu untuk dikhawatirkan. Namun, tetap waspada terhadap kondisi ekonomi global yang dampaknya terhadap ekonomi di daerah. Namun, dikatakan bahwa tidak boleh mengurangi atau mengendurkan semangat untuk tetap optimis.

“Jadi sebetulnya kita tetap waspada untuk memonitor kondisi ke depan. Dimana ancaman inflasi yang mulai bergerak naik, ancaman ekonomi global, dan ada 3 krisis yang kemungkinan potensi kita hadapi. Yaitu krisis pangan, krisis energi sama krisis finansial,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)