Penjelasan Ranperda Perubahan APBD 2025, Wali Kota Wahyu Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025, secara hybrid, di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (03/09/2025) tadi.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa perubahan APBD 2025 tidak mengalami perbedaan signifikan dibandingkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah ditetapkan sebelumnya. “Kami mencoba untuk pengurangan belanja pegawaian, tapi tetap kita ajukan. Tidak banyak berubah dari rancangan penetapan KUA-PPAS untuk APBD perubahan. Skala program nanti akan kami sesuaikan dengan kemampuan dan juga ada Program Strategis Nasional (PSN) yang memang harus kami laksanakan,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, juga dikatakan bahwa penurunan anggaran pada APBD 2025 tidak akan berdampak signifikan pada program prioritas Kota Malang. “Kalau di 2025 tidak signifikan jumlahnya, ada beberapa yang turun dan ada yang naik. Tetapi yang di 2026 ini yang akan kami bahas bersama dengan DPRD,” lanjutnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyoroti soal komposisi belanja pegawai yang saat ini masih berada pada kisaran 37 hingga 39 persen dari total APBD. Padahal, pemerintah pusat menargetkan agar porsi belanja pegawai maksimal hanya 30 persen pada 2027.

“Kalau pengurangan tidak, kami malah menyesuaikan. Karena PPPK cukup banyak juga, dan semua yang diajukan ter-acc oleh pemerintah pusat. Itu yang sedang kami kaji untuk tahun depan, supaya mempersiapkan 2027. Belanja pegawai harus di bawah 30 persen sesuai aturan pusat,” kata Mia.

Selain itu, belanja barang dan jasa juga tercatat mengalami kenaikan. Namun, Mia menegaskan bahwa peningkatan itu sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat. “Itu kan semua untuk masyarakat,” imbuh Mia. (rsy/sit)