Pers Diharapkan Menjadi Evaluator Kinerja Pemerintah

Memontum Lumajang –Dr Nurul Ghufron S.H., M.H., berharap, Pers Lumajang menjadi cerminan masyarakat Lumajang. Pers menjadi evaluator Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. “Reformasi birokrasi yang bagaimana yang akan dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Serta penggantian dan pemberian honor Aparatur Sipil Negara harus sesuai dengan kinerjanya di Pemerintah Kabupaten Lumajang” Hal itu di sampaikan Nurul Gufron Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember pada acara peringatan Hari Pers Nasional/HPN Tahun 2019, di Pendopo Kabupaten Lumajang, Kamis (7/2/2019).

Menurut Gufron yang saat itu menjadi salah satu narasumber pada acara yang di gelar oleh para pekerja pers lumajang dalam rangka memperingati HPN dengan tema “Membedah 5 Bulan Pemerintahan Cak Thoriq dan Bunda Indah” Bupati – Wakil Bupati Lumajang, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan roda Pemerintahan yang ada di Kabupaten Lumajang mengingat ada 3 stakeholder terkait yang saling berkaitan yang diantaranya masyarakat, pengusaha dan birokrat. “Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan roda Pemerintahan yang ada di Kabupaten Lumajang” terangnya.

Narasumber lain dalam diskusi publik tersebut diantaranya Bupati H Thoriqul Haq M.ML dan Wabub Ir Hj Indah Amperawati M.Si, Kapolres Lumajang, AKBP. DR. Muhammad Arsal Sahban, SH., SIK., M.M., M.H., Kasdim 0821 Lumajang, Mayor Inf. Irawan Setyadi, SH dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, Dra. Hj Nur Hidayati, M. Si.

Bupati Lumajang H Thoriqul Haq M.ML  menyampaikan, bahwa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang selama ini, bukan untuk dinilai. Ia berharap, agar percepatan pelayanan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.  Bupati dan Wabup harus turun langsung melihat kondisi tempat kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang. Bupati menjelaskan, bahwa pemerintah bersama Polri dan TNI terus berusaha mengurai  permasalahan yang berada di Kabuapaten Lumajang. “Masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan, Pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang mempunyai visi dalam percepatan untuk bertindak,” kata Bupati yang di informasikan Humas Pemkab, Sabtu (9/2/2019).

“Untuk permasalahan tambang pasir, kami telah merencanakan jalur/jalan baru tambang pasir, yang nantinya jalan/jalur tersebut tidak akan melalui kawasan yang padat penduduk,” tambahnya.

Wakil Bupati Lumajang, Ir Hj Indah Amperawati M.Si mengatakan intinya yang diharapkan masyarakat, yaitu pelayanan yang baik dan cepat. Untuk itu, aparatur sipil negara harus dapat memberikan pelayanan dengan baik. Saya berharap sidak-sidak yang dilakukan dapat mengubah pola pikir dan mental aparatur.

Wabup menjelaskan, bahwa salah satu program dalam kampanye dulu adalah Reformasi Birokrasi namun, diganti menjadi Revolusi Birokrasi. Hal itu, karena Kabupaten Lumajang sudah tertinggal dari daerah lain.  Salah satunya, adalah merubah mental Aparatur Sipil Negara terlebih dahulu, karena yang diharapkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang baik dan cepat. Bupati dan Wakil Bupati akan terus melakukan perubahan birokrasi secara berlahan-lahan karena dengan begitu akan terus memberikan percepatan pelayanan kepada masyarakat.

“Pimpinan OPD dan semua jajaran harus segera berbenah agar dapat mengikuti ritme kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lumajang,” tegas Wabub.

Pemerintah akan melakukan Peningkatan PAD pasir, mengingat PAD Pasir adalah salah satu kekayaan yang dimiliki Kabupaten Lumajang. “Agar tidak ada yang bingung terkait dengan kewenangan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, karena kami adalah pejabat politik, sehingga ada komitmen politik yang telah kami bangun.

Di sisi yang lain, Kapolres Lumajang, AKBP DR. Muhammad Arsal Sahban, S.H. S.I.K., M.M., M.H., mengungkapkan, bahwa Polres Lumajang berada urutan No. 5 se-Indonesia mengenai tingkat Kepuasan Masyarakat. Lumajang, juga  No. 3 se-Indonesia di tingkat kepercayaan masyarakat.

Namun, sesuai persepsi dari masyarakat luar Kabupaten Lumajang, tindak kejahatan, khususnya begal motor dan pencurian sapi,  menjadi perhatian. Sehingga saat pertama kali Kapolres bertugas di Kabupaten Lumajang, sebagai langkah awal  lebih fokus pada penanganan  begal, pencurian sapi dan konflik horisontal, akibat tambang pasir.                Untuk itu, pihaknya akan bekerja keras dan siap membantu pemerintah menciptakan situasi yang aman.

Senada dengan hal itu, Kasdim 0821 Lumajang, Mayor Inf. Irawan Setyadi, SH., mewakili Komandan Kodim 0821 Lumajang, Letkol Inf. Ahmad Fauzi SE., mengatakan, bahwa TNI meningkatkan sinergitas  untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam bidang Ketahanan Pangan, Kesehatan, Keamanan, penanganan Bencana Alam dan Pembangunan di Kabupaten Lumajang.

Sementara itu, Ketua Komisi A  DPRD Kabupaten Lumajang, Dra. Hj. Nur Hidayati, M.Si., mengapresiasi sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI dan Polri dalam menjalankan tugas. Misalnya, seperti peningkatan percepatan dalam pelayanan kepada masayarakat. Begitu juga,  Polri dan TNI yang telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Lumajang.(adi/yan)