Pj Bupati Probolinggo Hadiri Rakor Pengawasan dan Pengendalian BKN bersama MenPAN-RB

Memontum Probolinggo – Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2024, yang bertema ‘Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Bingkai Meritokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia’, Selasa (06/02/2024) tadi. Rakor yang dibuka secara virtual oleh oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, itu dihadiri oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara, Pj Gubernur Bali, Sekjen Kementrian Dalam Negeri, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementrian PAN-RB RI, Komisioner Bawaslu RI serta Gubernur, Wali Kota dan Bupati seluruh Indonesia.

Pada sambutannya, MenPAN-RB Azwar Anas menegaskan reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan harus menjadi komitmen semua pihak dari pusat hingga daerah. “Harapan saya, semua kepala daerah disini melihat kembali manajemen kinerja, pembagian kewenangan, pengawasan, peningkatan SDM. Cita-cita kami yaitu mendorong SDM berkelas dunia, salah satunya dengan sistem seleksi terbuka,” katanya.

Dirinya juga menekankan netralitas ASN pada Pemilu 2024, sebagai bentuk kewajiban profesionalisme ASN yang memiliki tanggung jawab sebagai aparatur negara yang harus tetap profesional. Yaitu, bebas dari kepentingan politik dan setia pada prinsip-prinsip keberimbangan.

Baca juga :

Sementara itu, Plt Kepala BKN Haryono Dwi Putranto, mengatakan ASN harus memegang teguh asas netralitas. “ASN harus memegang teguh asas netralitas. ASN yang tidak netral maka akan merugikan negara dan masyarakat dan menjadikan ASN tidak profesional,” ujarnya.

Pj Bupati Ugas seusai mengikuti pelaksanaan Rakor menjelaskan, banyak hal penting yang disampaikan pada Rakor. Diantaranya, juga tentang pengembangan karir ASN, penyelesaian pegawai honorer, penerimaan CPNS dan PPPK, pengisian formasi jabatan dan membangun sistem merit.

Ditambahkan Pj Bupati Ugas, fokus Rakor kali ini adalah netralitas ASN. “ASN menjadi komponen penting pemerintahan untuk menjamin berlangsungnya Pemilu 2024 baik di tingkat nasional maupun daerah. ASN tidak boleh berpolitik praktis sebab ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintahan,” terangnya.

Sebagai wujud komitmen netralitas ASN, ujarnya, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan pembacaan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tanggal 6 November 2023 yang lalu. (kom/nun/sit)