Pj Wali Kota Kediri Buka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Memontum Kota Kediri – Pj Wali Kota Kediri, Zanariah, membuka gelaran Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kota Kediri, Selasa (28/05/2024) tadi. Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Kediri juga menyerahkan klaim santunan jaminan kematian kepada ahli waris peserta.

“Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi pada BPJS Ketenagakerjaan atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin baik selama ini. Semoga ke depan semakin baik, serta mengingatkan kita juga untuk semakin mensejahterakan masyarakat dengan berbagai kemudahan dan pelayanan,” kata Pj Wali Kota.

Pj Wali Kota Zanariah mengungkapkan, bahwa peningkatan perlindungan ketenagakerjaan menjadi tugas bersama Pemkot Kediri dan BPJS Ketenagakerjaan. Diskusi ini akan mengurai satu persatu potensi, strategi, dan solusi terbaik demi mencapai target cakupan Universal Worker Coverage (UWC) di tahun 2024. Sesuai dengan Inpres Nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek dan diperkuat melalui Perwali Kediri Nomor 34 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan pemberian Jamsostek bagi pekerja rentan.

Pemkot Kediri sendiri, telah mendaftarkan RT, RW, guru informal dan pegawai non ASN di Lingkungan Pemkot Kediri ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. “Hal ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam menghadirkan ekosistem kerja yang aman termasuk bagi masyarakat pekerja rentan. Selain itu, hal ini juga menjadi upaya untuk mencegah masyarakat pekerja rentan jatuh dalam garis kemiskinan. Apabila mereka mengalami risiko sosial,” ujarnya.

Pj Wali Kota Kediri menjelaskan, bahwa secara keseluruhan coverage kepesertaan Kota Kediri masih mencapai 41,7 persen. Ditambah, data coverage growth dari tahun 2021 hingga per Mei 2024, masih mengalami peningkatan namun pertumbuhannya melambat. Tentu hal ini, menjadi tantangan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga :

Salah satu kendala yang dihadapi, ujarnya, adalah data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan sedang non aktif. Saat ini, perubahan SK penerima sedang diproses. Dimana awalnya sejumlah 9.300 orang tahun ini ditambah totalnya menjadi 9.695 orang. “Dengan peningkatan para penerima harapannya para pekerja rentan ini akan merasa aman dan semakin produktif berkarya. Sehingga pada akhirnya masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak serta mencapai kesejahteraan,” jelasnya.

Pj Wali Kota Zanariah berharap, diskusi hari ini dapat tercetus berbagai langkah ke depan untuk optimalisasi pencapaian coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan. “Saya berharap BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan performa pelayanan pada masyarakat terutama pada proses klaim peserta. Semoga BPJS Ketenagakerjaan bisa terus berinovasi berupa produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pekerja di era digital,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Imam Haryono, mengatakan berdasar data BPS potensi pekerja penerima upah pada tahun 2023 sebesar 68.078 pekerja realisasinya 33.801 pekerja. Sehingga, coveragenya 49,65 persen. Untuk pekerja bukan penerima upah pada tahun 2023 potensinya 40.346 pekerja dan realisasinya 17.443 pekerja, sehingga coveragenya 43,23 persen. Total coveragenya di Kota Kediri tahun 2023 47,26 persen.

Sementara untuk Bulan Mei 2024, potensi pekerja penerima upah sebanyak 70.802 pekerja, realisasinya 35.083 pekerja sehingga coveragenya 49,55 persen. Untuk pekerja bukan penerima upah, potensinya 41.099 pekerja dan realisasinya 11.585 pekerja, sehingga coveragenya 28,19 persen. Coverage total Mei 2024 41,70 persen. “Semoga dengan acara ini dapat membuahkan strategi untuk meningkatkan. Mohon kerjasama dan dukungan dari Pemerintah Kota Kediri,” ujarnya. (kom/pan/sit)