Politisi PPP Sumenep Nilai Tuntutan Mundur Kadisdik Terlalu Prematur

Memontum Sumenep – Desakan mundur terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, menuai perhatian anggota DPRD Sumenep. Adalah politisi dari PPP DPRD Sumenep, Abdul Latif, yang menilai bahwa desakan itu terlalu prematur dilayangkan kepada seorang Kadisdik baru, yang masih belum menjalankan kinerjanya.

“Ya sesuai berita yang beredar, kan lantaran ketidakmampuan Agus menjawab pertanyaan mahasiswa terkait ada berapa lembaga pendidikan. Kalau seputar itu, kan bisa shearing dengan Kadisdik Agus tanpa harus demo. Namanya juga masih baru menjabat, jadi beri kesempatan dululah bekerja. Baru bisa dilihat kinerjanya,” kata Latif.

Anggota DPRD Sumenep ini menambahkan, desakan pencopotan itu jelas terlalu dini. Sebab, Agus baru memegang jabatan. Sehingga, perlu konsolidasi internal untuk proyeksi ke depan tentang dunia pendidikan di Sumenep. Termasuk, itu mengenai sekolah.

“Ini baru menjabat langsung minta dicopot, dengan alasan karena tidak mampu menjawab jumlah sekolah dasar. Kan baru duduk, masak langsung ditanyakan jumlah sekolah SD. Bagiku itu kurang logis,” tambahnya.

Baca juga :

• Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Jember Raih Penghargaan Nasional dan Jatim
• Pemasaran Pisang Mas Kirana Lumajang Miliki ‘Dekengan Pusat’ untuk Tembus Pasar Global
• Pj Wali Kota Malang Minta Peserta Pilkada Taati Peraturan Pemasangan APK
• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025
• Dukung Kegiatan Ponpes, Pemkot dan Kemenag Dampingi Pertumbuhan Ponpes

Meski demikian, dirinya tidak sepenuhnya menyalahkan dengan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Sebab, itu bagian dari semangat dan kepedulian untuk membangun serta memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sumenep, agar menjadi lebih baik.

“Lebih baik kalau soal itu, ya silaturrahim saja. Beri masukan untuk mengevaluasi dan mendalami dan mempelajari. Kalau selalu di demo, kapan mau fokus bekerja,” ujarnya.

Jika, lanjut Latif, pengangkatan Kadisdik baru ini adalah kebijakan Bupati, pihaknya berharap untuk memberikan kesempatan untuk bekerja “Belum saatnya main copot. Berikan kesempatan bekerja, belum kerja sudah diminta mundur,” jelas Latif.

Menurutnya, kebijakan Bupati sudah mengikuti beberapa kajian dan tahapan melalui test dan tidak serta-merta asal memilih orang. Namun, lebih berdasarkan pertimbangan matang dan yang betul betul mau bekerja. “Kalau ini di demo terus, kapan kerjanya,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, secara berturut-turut di masa Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, dua kali aktivis mahasiswa memberikan perhatian kepada Kadisdik. Itu lantaran, mereka merasa kecewa dengan ketidak pastian dalam menyebut jumlah SD di Sumenep. (edo/sit)