Presiden Jokowi Minta Gubernur, Bupati dan Wali Kota Blusukan Pasar untuk Pantau Harga Bahan Pokok

Memontum Bogor – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meminta para gubernur, bupati dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk terus memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan. Dengan mengetahui harga barang, maka dapat mendeteksi sedini mungkin gejolak harga yang ada.

Hal tersebut, disampaikan Presiden Jokowi, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia tahun 2023 di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). “Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga, utamanya harga bahan pokok. “Beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini. Karena di lapangan, 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan,” ujarnya.

Baca juga :

• Pj Wali Kota Wahyu Optimis Tahun 2025 Kota Malang Mampu Jadi Kota Kreatif Dunia
• Rampas Motor dan HP, Tiga Kawanan Rampok Jalanan Dibekuk Polisi
• Tak Terima Dipukul Mertua, Pria di Kanigaran Probolinggo Adukan Kejadian ke Polisi
• Terima 60 Titik Instalasi Air Bersih Kemensos, Ketua TP PKK Trenggalek Berharap Beri Efek Multiplus
• Kunker di Kota Malang, Menkop UKM Beri Apresiasi Positif Gedung Malang Creative Center

Selain itu, presiden juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi. “Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen. Karena, data yang masuk ke saya ada,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, kepala negara juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah. “Saya melihat sekarang ini dari Kementerian Dalam Negeri, dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” ujar Presiden Joko Widodo. (hms/set/gie)